MK Beri DPR dan Pemerintah Dua Tahun Ubah UU Peradilan Militer

MK memerintahkan DPR dan pemerintah merevisi UU Peradilan Militer dalam dua tahun. Aturan baru harus memperjelas batas kewenangan peradilan militer dan umum.

mk-beri-dpr-pemerintah-dua-tahun-ubah-uu-peradilan-militer

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam waktu paling lama dua tahun. Revisi harus memperjelas batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum ketika menangani tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI.

Perintah itu disampaikan dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap UU Peradilan Militer yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Pasaribu.

MK menilai persoalan dalam undang-undang tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menafsirkan satu frasa. Perubahan perlu mencakup penataan yang lebih menyeluruh, termasuk definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum serta mekanisme untuk menentukan pengadilan yang berwenang.

MK minta batas yurisdiksi diperjelas

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan pembentuk undang-undang perlu merumuskan secara tegas yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. Kejelasan itu diperlukan untuk menangani perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI.

“Mahkamah berpendapat berkenaan dengan UU 31/1997 harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI,” kata Enny.

Ketidakjelasan batas kewenangan, menurut MK, dapat memengaruhi penentuan forum untuk memeriksa suatu perkara. Karena itu, revisi juga perlu mengatur cara menyelesaikan perbedaan pendapat apabila muncul pertanyaan apakah sebuah kasus harus dibawa ke peradilan militer atau peradilan umum.

Mahkamah menegaskan, pembenahan tidak hanya menyangkut pemaknaan frasa “tindak pidana” dalam Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer. Sejumlah ketentuan lain yang berhubungan dengan kewenangan mengadili dan penyelenggaraan peradilan militer juga perlu ditata ulang. Perubahan, dengan demikian, diminta menyentuh landasan pengaturan perkara, bukan sekadar mengganti satu rumusan.

Tenggat dua tahun untuk pembentuk undang-undang

MK memberi waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan agar DPR dan pemerintah menyelesaikan perubahan. Tenggat itu dimaksudkan agar pembentuk undang-undang memiliki kesempatan menata ulang aturan secara mendasar.

Jika revisi tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, UU Nomor 31 Tahun 1997 akan bertentangan dengan UUD 1945 dan kehilangan kekuatan hukum mengikat. Dengan ketentuan itu, putusan MK menetapkan konsekuensi yang harus diperhatikan selama proses pembahasan undang-undang berlangsung.

Ruang lingkup revisi yang diminta juga mencakup penyatuan peradilan militer secara penuh di bawah Mahkamah Agung. Penataan itu, bersama kejelasan definisi tindak pidana dan pembagian yurisdiksi, menjadi bagian dari perubahan menyeluruh yang perlu dirumuskan pembentuk undang-undang.

Perkara ini diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Pasaribu. Lenny merupakan ibu dari seorang anak SMP di Deli Serdang yang tewas setelah dianiaya anggota TNI. Sementara itu, Eva adalah anak seorang jurnalis yang dibakar setelah memberitakan bisnis perjudian anggota TNI.

KSAD menyatakan TNI akan mematuhi putusan

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan pihaknya menghormati dan akan mengikuti putusan MK. Ia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi.

“Tentara itu taat konstitusi. Sekarang konstitusinya masih bicara itu, kita ikut. Nanti negara membuat seperti apa, itu yang kita ikuti,” kata Tandyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Tandyo juga mengingatkan bahwa perubahan undang-undang bukan hanya menjadi kewenangan Angkatan Darat. “Yang mengubah itu kan bukan Angkatan Darat saja,” ujarnya.

Putusan MK kini menempatkan DPR dan pemerintah pada tenggat untuk merumuskan ulang aturan yang telah berlaku sejak 1997. Pembahasan revisi akan menentukan seberapa jelas pembagian kewenangan antarpengadilan ketika prajurit TNI berhadapan dengan perkara pidana, sekaligus bagaimana perbedaan penentuan forum diselesaikan.

Wartarakyat