UU Pelindungan Ketenagakerjaan: 13 Poin untuk Pekerja

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur kontrak, outsourcing, cuti, PHK, pesangon, hingga perlindungan pekerja informal dan digital.

uu-pelindungan-ketenagakerjaan-13-poin-pekerja

DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna pada Selasa (6/10). Aturan yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal ini memuat ketentuan mengenai kontrak kerja, alih daya, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, hingga perlindungan pekerja platform digital.

UU tersebut merupakan usul inisiatif DPR dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 terkait gugatan sejumlah serikat pekerja terhadap UU Cipta Kerja. Pemerintah menyebut aturan baru ini menyatukan norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dan kerap menimbulkan ketidakpastian.

Namun, proses pembahasannya menuai kritik. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengaku kecewa karena pembahasan berlangsung tertutup dan serikat buruh tidak dilibatkan. KPBI juga menyatakan belum menerima salinan atau draf aturan tersebut, meski isinya menyangkut nasib pekerja dalam jumlah besar.

Kontrak, alih daya, dan waktu kerja

Salah satu ketentuan penting menyangkut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Masa kontrak ditetapkan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali. Setiap perpanjangan dibatasi paling lama satu tahun.

Penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing juga dibatasi pada lima jenis jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, jasa penunjang sektor pertambangan dan perminyakan, serta angkutan penjemputan pekerja.

Aturan waktu kerja menetapkan tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu bagi pekerja dengan enam hari kerja. Untuk pola lima hari kerja, batasnya delapan jam sehari dengan total 40 jam dalam seminggu.

Perlindungan pekerja informal dan platform digital

UU ini memasukkan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Pemberi kerja diwajibkan memberikan imbalan yang adil dan layak dengan mempertimbangkan waktu kerja, risiko pekerjaan, serta biaya operasional yang ditanggung tenaga kerja. Pekerja informal juga berhak memperoleh jaminan sosial.

Pekerja platform digital berhak mendapatkan jaminan penghasilan yang wajar dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja (K3). Mereka juga dilindungi dari pemutusan kemitraan atau penonaktifan akun secara sepihak tanpa alasan yang sah dan tanpa mekanisme sanggahan.

Perlindungan juga mencakup pencari kerja. Pemerintah menekankan kewajiban penyediaan informasi pasar kerja dan pelaporan lowongan secara terbuka untuk memperluas akses sekaligus mencegah percaloan, penipuan, serta informasi lowongan fiktif. Perusahaan juga dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja dalam proses perekrutan dan penempatan.

Cuti, upah, dan jaminan sosial

Pekerja perempuan berhak atas cuti haid paling lama dua hari. Cuti melahirkan diberikan selama tiga bulan pertama sebelum dan sesudah persalinan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus. Hak atas upah penuh selama cuti melahirkan dan keguguran turut diperkuat.

Ketentuan pengupahan mencakup upah minimum, struktur dan skala upah yang proporsional, kompensasi lembur, serta pembayaran upah ketika pekerja cuti atau berhalangan bekerja karena alasan tertentu. UU juga mengatur bentuk pembayaran dan jenis pemotongan upah yang diperbolehkan.

Setiap pekerja beserta keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial. Dalam hubungan kerja, aturan baru turut mempertegas hak pekerja untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi, sekaligus memberi kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan industrial.

PHK, pesangon, dan perlindungan peserta magang

Ketentuan PHK memuat tahapan mitigasi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja, persyaratan bagi perusahaan yang hendak merumahkan pekerja, serta pertimbangan kelayakan PHK. Besaran kompensasi juga dikaitkan dengan masa kerja.

Pemberi kerja diwajibkan membayar pesangon atau uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) turut diperkuat sebagai bagian dari perlindungan ketika pekerja kehilangan pekerjaan.

Peserta pemagangan mendapat kepastian melalui pembatasan durasi magang, kewajiban pemberian uang saku, perlindungan K3, serta kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mereka juga berhak memperoleh sertifikat pemagangan.

UU ini turut menyatakan perhatian khusus bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah tertinggal, agar memiliki akses kesempatan kerja yang setara. Dampak ketentuan-ketentuan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan, terutama pada pemenuhan hak pekerja dan kepatuhan pemberi kerja.

Wartarakyat