Ekonomi Indonesia Terbesar ke-7, Ini Penjelasan Airlangga
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa posisi ketujuh ekonomi Indonesia merujuk pada penghitungan PPP. Jika memakai PDB dalam dolar AS, posisi Indonesia di G20 berada di urutan ke-16 atau ke-17.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dasar pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ekonomi Indonesia berada di peringkat ketujuh terbesar di dunia. Posisi tersebut merujuk pada penghitungan dengan metode paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), bukan peringkat berdasarkan produk domestik bruto (PDB) dalam dolar Amerika Serikat.
Airlangga mengatakan, PPP menilai kemampuan daya beli nyata dan belanja masyarakat di masing-masing negara. Karena menggunakan ukuran tersebut, hasilnya berbeda dari perbandingan ekonomi berdasarkan PDB dalam dolar AS.
“Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US Dollar, GDP, G20, kita kan nomor 16, nomor 17,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (23/10/2026).
Posisi Indonesia bergantung pada metode penghitungan
Penjelasan Airlangga itu menyusul pernyataan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, sehari sebelumnya. Dalam acara tersebut, Presiden menyebut Indonesia sebagai bangsa yang kaya dan besar serta menyinggung laporan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai urutan ekonomi dunia berdasarkan PPP.
Prabowo mengatakan Indonesia ditempatkan pada posisi ketujuh dalam daftar tersebut. Ia menekankan bahwa angka itu berkaitan dengan kemampuan daya beli riil perekonomian masing-masing negara.
“Kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia,” ujar Prabowo.
Presiden kemudian menegaskan, “Urutan ketujuh, we are the seven biggest economy in the world, we are strong.” Pernyataan itu merujuk pada ukuran PPP, sehingga tidak sama dengan posisi Indonesia apabila perbandingan dilakukan memakai PDB dalam dolar AS.
Airlangga kembali menjelaskan perbedaan tersebut ketika ditanya mengenai anggapan bahwa posisi tujuh besar tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, indikator PPP memang disusun dengan mempertimbangkan daya beli dan kemampuan belanja riil masyarakat setempat.
Apa arti peringkat ketujuh berdasarkan PPP?
Dengan demikian, penyebutan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh bukan berarti negara ini menempati posisi yang sama dalam setiap jenis pemeringkatan. Angka yang disampaikan Prabowo mengacu pada PPP, sedangkan Airlangga menyebut posisi Indonesia berada di urutan ke-16 atau ke-17 dalam kelompok G20 jika dilihat berdasarkan PDB dalam dolar AS.
Perbedaan peringkat itu berasal dari ukuran yang digunakan, bukan dari dua pernyataan yang saling bertentangan. PPP memperhitungkan daya beli nyata serta kemampuan masyarakat untuk berbelanja, sementara angka yang disebut Airlangga untuk perbandingan berbasis dolar menggunakan PDB dalam mata uang tersebut.
“Enggak, kan ini kan purchasing power parity, jadi disesuaikan dengan daya beli daripada masyarakat dan kemampuan untuk belanja,” kata Airlangga menanggapi pertanyaan mengenai jarak antara peringkat dan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Penjelasan itu memberi konteks pada klaim peringkat yang disampaikan Presiden. Angka ekonomi pada tingkat nasional tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana hasil pertumbuhan dirasakan oleh setiap kelompok masyarakat. Prabowo sendiri menyoroti persoalan tersebut dalam pidatonya.
Prabowo soroti pemerataan hasil ekonomi
Di hadapan peserta rakornas, Prabowo menyebut tantangan pemerintah adalah memastikan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Ia juga mengajak pemerintah dan seluruh pihak untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi.
Prabowo menilai filosofi ekonomi yang berjalan perlu dikoreksi agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia meminta agar kekurangan diakui secara terbuka dan perbaikan dilakukan.
“Ini tantangan kita. Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Saya katakan, kita harus berani, sekarang saatnya kita berani,” kata Prabowo.
Presiden juga mengajak semua pihak mengatakan keadaan apa adanya dan tidak ragu melakukan koreksi. Dengan begitu, perdebatan mengenai peringkat ekonomi tidak berhenti pada angka, tetapi berlanjut pada bagaimana kebijakan dapat menjawab tantangan pemerataan yang disampaikan pemerintah.
Peringkat ketujuh berdasarkan PPP menggambarkan satu cara mengukur besarnya ekonomi Indonesia. Sementara itu, pertanyaan tentang seberapa luas manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat tetap menjadi pekerjaan yang perlu dijawab melalui kebijakan dan pelaksanaannya.
