Komnas HAM Dalami Penggeledahan Ponpes Sukoharjo
Komnas HAM meminta pemulihan psikologis bagi penghuni Ponpes Hamalatul Qur’an dan evaluasi prosedur penggeledahan dini hari di Sukoharjo. Kepolisian menyatakan keluhan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma setelah penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lembaga itu juga akan meminta keterangan dari kepolisian dan pihak pesantren untuk menelusuri dugaan pelanggaran prosedur dalam operasi pada 27 Oktober 2026.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus diperhatikan dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk saat aparat melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Menurut dia, prosedur yang digunakan perlu dievaluasi agar hak, privasi, dan rasa aman penghuni pesantren tetap terlindungi.
Penggeledahan dini hari dipersoalkan
Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, penggeledahan dilakukan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob sekitar pukul 03.20 WIB. Operasi itu berkaitan dengan penyidikan pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo.
Kasus tersebut terjadi pada 12 September 2026. Kepolisian sebelumnya menangkap seorang tersangka berinisial ST pada 19 Oktober dan kemudian mencari tersangka lain berinisial I. Dalam pengembangan penyidikan, polisi menggeledah dua pondok pesantren di Sukoharjo dan Karanganyar pada 27 Oktober. I tidak ditemukan di kedua lokasi itu.
Surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober menyebut puluhan aparat bersenjata laras panjang mendobrak pintu pondok saat 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah sedang tidur. Dalam surat itu, aparat juga dituduh menodongkan senjata, mengintimidasi penghuni, serta menarik santriwati yang belum mengenakan jilbab.
Surat tersebut menyatakan 15 penghuni, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, dibawa ke Polsek Mojolaban dan Polres Sukoharjo tanpa didampingi wali maupun kuasa hukum. Mereka kemudian dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan karena, menurut keterangan yang disampaikan, tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara yang disangkakan. Komnas HAM juga menerima informasi bahwa peristiwa itu mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan menimbulkan trauma.
Komnas HAM minta pemulihan dan evaluasi SOP
Anis menegaskan anak yang menjalani pemeriksaan berhak memperoleh perlindungan khusus sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan itu, antara lain, mencakup pendampingan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat. Status administratif pesantren, termasuk apabila belum memiliki izin resmi, kata dia, tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur hukum dan perlindungan anak.
Komnas HAM menyoroti pula laporan bahwa penggeledahan di pondok putri dilakukan dini hari oleh aparat laki-laki bersenjata tanpa melibatkan polisi wanita. Situasi tersebut, menurut lembaga itu, menyangkut privasi, martabat, serta rasa aman para santriwati. Penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip kebutuhan yang sah dan proporsional.
Untuk mencegah kejadian serupa, Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah mengevaluasi standar operasional prosedur penggeledahan di pesantren putri. Evaluasi itu diharapkan mencakup pelibatan Polwan dan tokoh agama, serta menghindari penggeledahan pada pukul 22.00 hingga 06.00 WIB kecuali terdapat ancaman nyata terhadap nyawa.
Komnas HAM juga meminta pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sejak awal proses, serta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang dilaporkan terdampak. Upaya pemulihan itu diharapkan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pemeriksaan keterangan dan respons kepolisian
Selain perlindungan bagi penghuni pesantren, Komnas HAM meminta barang pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara dikembalikan dan garis polisi dibuka agar kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung normal. Lembaga tersebut akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Sukoharjo, yayasan, para santriwati, serta Kepala UPTD PPA Sukoharjo.
Kepolisian menyatakan akan mendalami keluhan terkait penggeledahan secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan kritik dan keluhan masyarakat didengar, serta menyampaikan empati kepada pihak yang terdampak, termasuk para santri.
Menurut Isir, informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui pengawasan internal, termasuk oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pendalaman itu, katanya, diperlukan agar setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan dan langkah pemulihan akan menjadi bagian penting untuk menjawab kekhawatiran penghuni pesantren sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan dengan menghormati hak warga.
