KSPSI Nonaktifkan Listyo Sigit Usai Jadi Tersangka

KSPSI menonaktifkan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat setelah ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Posisi itu dikosongkan hingga kongres Februari 2027.

kspsi-nonaktifkan-listyo-sigit-usai-jadi-tersangka

JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menonaktifkan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Keputusan itu diumumkan DPP KSPSI pada Jumat, 6 November 2026, dan berlaku sambil menunggu proses hukum berjalan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto. KSPSI menyatakan keputusan penonaktifan diambil berdasarkan aturan organisasi sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penegakan hukum.

Posisi Ketua Dewan Penasihat untuk sementara dikosongkan. KSPSI belum menunjuk pengganti dan akan membahas pengisian jabatan itu dalam kongres yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Februari 2027.

Penonaktifan Listyo Sigit mengacu AD/ART KSPSI

Sekretaris Jenderal KSPSI AGN, Hermanto Ahmad, mengatakan langkah tersebut merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Menurut dia, KSPSI berpegang pada penghormatan terhadap aturan hukum serta pemerintahan yang sah dan konstitusional.

“Apabila nantinya telah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka sesuai AD/ART KSPSI AGN, yang bersangkutan akan diberhentikan secara permanen,” kata Hermanto dalam keterangan resminya.

Dengan demikian, status Listyo di organisasi belum diputus secara permanen. Keputusan akhir, menurut keterangan KSPSI, akan mengikuti hasil proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap. Untuk saat ini, penonaktifan membuatnya tidak lagi menjalankan jabatan Ketua Dewan Penasihat.

KSPSI juga menyampaikan dukungan terhadap penanganan perkara oleh Bareskrim Polri. Hermanto meminta anggota dan pengurus di daerah tetap tenang serta mempercayakan proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Organisasi itu berharap perkara ditangani secara transparan dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Andi Gani sebut kasus jadi pelajaran bagi KSPSI

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan penonaktifan itu memutus keterikatan Listyo dalam struktur organisasi. Ia juga menyebut perkara yang menyeret nama Listyo menjadi bahan evaluasi bagi KSPSI dalam menjalin hubungan dengan tokoh publik.

“Tapi memang menjadi pelajaran buat kami, nanti ke depan jangan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh publik, bingung juga nanti kita. Kalau ada masalah, terbawa-bawa organisasi,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.

Pernyataan itu menandai perubahan sikap organisasi terhadap figur yang sebelumnya memiliki kedekatan di ruang publik. Pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2024, Listyo yang saat itu menjabat Kapolri mengangkat Andi Gani sebagai Penasihat Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan. Keduanya kemudian kerap terlihat berhubungan dalam konteks isu buruh dan kepolisian.

Namun, Andi Gani meluruskan bahwa hubungan tersebut, menurutnya, berada dalam ranah koordinasi kelembagaan, bukan hubungan personal. Ia menyatakan KSPSI berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mengawal kepentingan dan perlindungan pekerja.

“Kami dengan seluruh instansi apa pun di Republik ini, termasuk instansi kepolisian, hanya bersifat struktural saja. Tidak bersifat berhubungan langsung, enggak. Hanya koordinasi antar kelembagaan saja,” ujar Andi Gani.

Tiga perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka

Penonaktifan Listyo berlangsung setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Mereka disangkakan terlibat dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dan penyitaan barang bukti elektronik. Setelah status hukum mereka dinaikkan, Listyo dan dua perwira lainnya ditahan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Penanganan kasus dan keputusan KSPSI kini berjalan pada jalur masing-masing: proses hukum berlanjut di kepolisian, sementara organisasi menunggu perkembangan perkara sebelum menentukan status permanen maupun pengisi jabatan yang kosong. Kongres pada Februari 2027 akan menjadi forum bagi KSPSI untuk membahas langkah berikutnya.

Wartarakyat