Denny Indrayana Kritik Rencana Gibran ke PTUN
Denny Indrayana menilai rencana Gibran menempuh PTUN dan mengajukan PK keliru. Ia menyebut putusan MK dan MA harus dihormati serta meminta kementerian menindaklanjuti putusan MA.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengkritik rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dokumen pendidikannya. Dalam jumpa pers pada Selasa (10/11/2026), Denny menyebut langkah tersebut keliru dan menilainya sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Kritik itu disampaikan setelah Gibran disebut berencana menggugat keabsahan dokumen ijazahnya, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta mempertimbangkan upaya peninjauan kembali (PK). Dalam pandangan Denny, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menutup ruang untuk langkah hukum lanjutan.
“Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkracht, berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” kata Denny dalam jumpa pers virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya.
Pernyataan Denny merupakan penilaian dan argumen hukum dari pihak yang terlibat dalam perkara terkait. Bahan keterangan yang tersedia tidak memuat tanggapan langsung Gibran atas kritik tersebut.
Denny sebut putusan MK dan MA harus dihormati
Denny menyatakan putusan MK yang ia rujuk berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran. Ia mengatakan putusan itu tidak menemukan bukti kesetaraan ijazah SMA Gibran. Adapun putusan MA yang disinggung Denny menyangkut surat keterangan penyetaraan pendidikan dari kementerian.
Menurut Denny, putusan MA telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan surat keterangan tersebut batal, sekaligus meminta kementerian mencabutnya. Ia menyebut pihaknya telah menerima salinan putusan itu. Dalam keterangannya, Denny meminta agar putusan pengadilan dihormati dan dijalankan.
“Bayangkan seorang Wakil Presiden, RI-2 membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah,” ujar Denny. Ia menggunakan istilah constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi untuk menggambarkan sikap yang menurutnya muncul jika putusan MK dan MA tidak dihormati.
Denny juga menilai pejabat publik semestinya mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum. Ia mengatakan, setelah putusan MK bersifat final dan putusan MA inkracht, Gibran seharusnya tunduk pada putusan tersebut. Denny bahkan menyebut Gibran semestinya menyatakan berhenti, sebuah pendapat yang ia sampaikan dalam kritiknya terhadap sikap wakil presiden.
Persoalkan rencana gugatan dan pengajuan PK
Denny menyoroti penggunaan kata “fight” atau melawan dalam rencana Gibran menempuh jalur PTUN. Menurut dia, membawa persoalan itu ke pengadilan justru menunjukkan sikap yang keliru, mengingat putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan telah terbit. Denny mengatakan pihaknya siap mempertimbangkan langkah lanjutan apabila Gibran benar-benar mengajukan gugatan.
Dalam perkara di PTUN, Denny bertindak sebagai kuasa hukum Mercy Sihombing, yang mengajukan gugatan terkait dokumen pendidikan Gibran. Ia mengatakan pihaknya dapat hadir di persidangan untuk mempertahankan apa yang ia sebut sebagai kehormatan putusan MK dan MA.
Selain rencana gugatan, Denny mempertanyakan wacana pengajuan PK terhadap putusan MA. Ia berpendapat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara tersebut. Denny menyebut perkara itu diajukan Subhan Pala dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai tergugat.
“Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu,” kata Denny. Ia juga menyebut Kemendikdasmen tidak memiliki dasar untuk mengajukan PK, dengan merujuk pada putusan MK mengenai pengujian undang-undang. Pandangan tersebut merupakan penafsiran Denny atas putusan yang ia rujuk.
Denny dorong kementerian melaksanakan putusan
Denny mengatakan akan berkoordinasi dengan Subhan Pala untuk meminta Kemendikdasmen segera mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran. Ia menyebut pihaknya akan mengirim surat kepada kementerian dan mengingatkan adanya konsekuensi jika putusan tidak ditindaklanjuti.
Persoalan ini kini memuat dua hal yang perlu dibedakan: pelaksanaan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan dan rencana langkah hukum yang dikaitkan dengan Gibran. Denny menyatakan putusan tersebut sudah final, sedangkan rencana PTUN maupun PK ia anggap tidak memiliki dasar. Namun, uraian yang tersedia belum mencantumkan penjelasan langsung Gibran mengenai rencana tersebut maupun tanggapan kementerian atas desakan pencabutan surat.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah para pihak dan tindak lanjut Kemendikdasmen atas putusan MA. Untuk saat ini, kritik Denny memperlihatkan bahwa sengketa dokumen pendidikan Gibran bukan hanya menyangkut administrasi, tetapi juga perbedaan tafsir mengenai ruang upaya hukum dan kewajiban menjalankan putusan pengadilan.
