Moratorium Smelter Nikel RI Disorot Media China
SCMP menyoroti rencana Indonesia mem moratorium smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Wacana itu dinilai berpotensi berdampak pada investor China.
Rencana Indonesia menghentikan sementara pembangunan smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi mendapat sorotan South China Morning Post (SCMP). Media China itu menilai kebijakan yang masih dikaji pemerintah dapat mengganggu investor China, yang memiliki peran besar dalam industri pemurnian nikel di Indonesia.
Moratorium dipertimbangkan untuk merespons kelebihan pasokan nikel dunia yang menekan harga sekaligus memperkuat struktur industri nasional. Wacana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Menurut laporan SCMP yang dikutip detikFinance pada Sabtu (10/10/2026), penghentian pembangunan dapat menyasar fasilitas pengolahan yang menghasilkan produk seperti nickel pig iron (NPI) dan nickel matte. Kedua produk itu menyumbang sekitar 50-60 persen dari total produksi nikel Indonesia.
Investor China berperan besar di industri nikel
Sorotan terhadap dampak kebijakan itu berkaitan dengan kuatnya keterlibatan modal China dalam industri nikel Indonesia. Perkiraan Centre for Advanced Defense Studies, lembaga yang berbasis di Amerika Serikat, menyebut investasi China menyumbang sekitar 75 persen dari industri pemurnian nikel di Tanah Air.
Nukila Evanty, anggota dewan penasihat Asia Centre, lembaga penelitian yang berbasis di Indonesia, mengatakan investor China kemungkinan terkena dampak signifikan. Menurut dia, perusahaan dan modal dari China memainkan peran besar dalam kegiatan pertambangan serta peleburan nikel Indonesia.
“Investor China kemungkinan akan terdampak secara signifikan karena perusahaan dan modal China memainkan peran besar dalam industri pertambangan dan peleburan nikel Indonesia,” kata Nukila Evanty.
Namun, pemerintah belum menetapkan moratorium. Bahlil menyebut opsi penghentian atau pembatasan pembangunan smelter masih perlu dibahas lebih lanjut, sebelum hasil kajian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rencana yang dibicarakan bukan penghentian seluruh kegiatan pengolahan nikel. Fokusnya adalah fasilitas yang dinilai terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, sementara pemerintah ingin menentukan jenis industri yang tetap dilanjutkan dan yang perlu dibatasi.
Oversupply menekan harga nikel global
Bahlil mengaitkan kajian tersebut dengan risiko kelebihan pasokan di pasar dunia. Ia mengatakan kapasitas produksi dan cadangan nikel yang ada saat ini mencapai sekitar 2,5 juta. Kondisi itu, menurutnya, turut menciptakan oversupply dan membuat harga nikel tertekan.
“Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden,” ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam pernyataannya, Bahlil juga menekankan perlunya memilah industri yang masih layak dikembangkan dan fasilitas yang mungkin perlu dimoratorium. Pemerintah, kata dia, ingin mengelola sumber daya alam dengan lebih terarah, bukan terus memperbanyak kapasitas produksi bahan setengah jadi tanpa mempertimbangkan kondisi pasokan.
Ia menyebut mayoritas industri pengolahan nikel saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60 persen. Karena itu, wacana pembatasan ditempatkan dalam agenda penguatan struktur industri nasional, di tengah tekanan harga yang dikaitkan dengan pasokan berlebih.
Perbedaan fungsi NPI dan nickel matte
NPI terutama digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja tahan karat atau stainless steel. Sementara itu, nickel matte digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik. Dua produk tersebut menjadi bagian penting dari rantai pengolahan nikel, tetapi masih tergolong produk setengah jadi dalam konteks rencana pemerintah yang disampaikan Bahlil.
Besarnya kontribusi NPI dan nickel matte terhadap produksi nasional membuat wacana pembatasan berpotensi berpengaruh pada arah investasi dan kegiatan pengolahan. Meski demikian, sejauh ini pemerintah baru menyampaikan bahwa pilihan kebijakan masih dikaji. Belum ada keputusan final mengenai fasilitas mana yang akan terdampak atau kapan moratorium diberlakukan.
Dengan proses pembahasan yang masih berjalan, perhatian berikutnya tertuju pada hasil kajian pemerintah dan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden. Keputusan akhirnya akan menentukan bagaimana Indonesia menyeimbangkan pengendalian pasokan, penguatan industri nasional, dan keberlanjutan investasi di sektor nikel.
