PKS Soroti Rasa Keadilan dalam Polemik Ijazah Gibran
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai polemik ijazah Gibran berkaitan dengan rasa keadilan publik. Ia mendorong evaluasi tata kelola pemilu dan menyatakan PKS siap menampung aspirasi masyarakat.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka menyentuh rasa keadilan publik. Dalam pidato politik di Bimtek Nasional PKS, Senin (19/10/2026), ia menyebut adanya persepsi perlakuan yang tidak sama dalam hukum dan pemerintahan, sekaligus mendorong persoalan itu menjadi bahan evaluasi pemilu mendatang.
Almuzzammil menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang ia istilahkan “ijazahgate” sebagai momentum untuk meninjau tata kelola pemilu. Ia menegaskan PKS menghormati putusan lembaga negara yang bersifat final dan mengikat, tetapi menilai masih ada aspirasi masyarakat yang perlu ditanggapi melalui jalur konstitusional.
PKS siap menampung aspirasi soal ijazah Gibran
Menurut Almuzzammil, banyak warga datang dan menyampaikan protes kepada PKS. Mereka, kata dia, meminta persoalan tersebut dibawa untuk diproses lebih lanjut di DPR. PKS menyatakan siap menjadi jembatan bagi aspirasi itu.
“PKS memandang polemik ijazahgate menyangkut rasa keadilan publik, adanya perlakuan yang tidak sama dalam hukum dan pemerintahan. PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik,” ujar Almuzzammil dalam pidato yang disiarkan melalui kanal YouTube PKS TV.
Pernyataan tersebut, menurut PKS, tidak mengubah sikap partai untuk menghormati putusan MK. Almuzzammil menempatkan putusan itu sebagai salah satu peristiwa penting yang bisa digunakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu berikutnya. Ia juga menekankan bahwa aspirasi publik, menurutnya, perlu disalurkan lewat proses hukum dan konstitusional.
Partai itu mengaitkan polemik tersebut dengan prinsip meritokrasi. Almuzzammil mengatakan setiap warga negara semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin, dengan bekal integritas dan kompetensi. Ia menegaskan pencalonan maupun pemilu tidak seharusnya bergantung pada dispensasi.
Putusan MK dan tuntutan pemilu yang adil
“Demokrasi harus bergerak menuju meritokrasi. Setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dengan modal integritas dan kompetensi, bukan dispensasi. Pemilu harus jurdil,” kata Almuzzammil.
Dalam perkara yang menjadi sorotan, MK menyatakan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Berdasarkan keterangan dalam sumber berita, majelis menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut dan bukan peserta resmi dalam Pemilu Presiden 2024. Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Di sisi lain, pemberitaan mengenai putusan itu juga menyoroti tidak adanya bukti ijazah setingkat SMA Gibran dalam gugatan. Namun, perkara tidak dilanjutkan untuk pemeriksaan lebih jauh karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Karena itu, keberatan dan klaim yang disampaikan pemohon perlu dibedakan dari kesimpulan hukum MK dalam putusan tersebut.
Advokat Denny Indrayana, salah satu pemohon, sebelumnya menyebut terdapat indikasi cacat dalam persyaratan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Ia menyoroti ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai bukti pendidikan bagi kandidat yang bersekolah di luar negeri, serta surat penyetaraan pendidikan yang menurutnya diterbitkan dalam waktu singkat.
Klaim tersebut merupakan keterangan dari pihak pemohon. Dalam bahan berita yang tersedia, tidak ada putusan yang menyatakan dugaan manipulasi itu terbukti. Perbedaan antara tuduhan, bukti yang diajukan, dan pertimbangan hakim menjadi penting agar polemik tidak disajikan seolah-olah semua klaim telah dipastikan benar.
Gibran menyatakan menghormati proses hukum
Gibran sebelumnya mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses di MK. Ia menyatakan akan berfokus bekerja untuk masyarakat serta menyukseskan visi dan program Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi isu pendidikan, Gibran mengatakan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana setelah menempuh pendidikan setara SMA. “Kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujarnya, sebagaimana dikutip Antara.
Bagi PKS, polemik ini kini menjadi pengingat tentang pentingnya rasa keadilan dan aturan pemilu yang dipercaya masyarakat. Dorongan agar persoalan dibahas lebih lanjut di DPR sekaligus menempatkan lembaga legislatif dalam sorotan. Evaluasi tata kelola pemilu, menurut Almuzzammil, perlu diarahkan pada kompetisi yang jujur dan adil serta kesempatan yang setara bagi setiap warga negara.
Perdebatan mengenai syarat pencalonan dan proses pemilu masih menyisakan pertanyaan di ruang publik. Ke depan, kejelasan aturan dan keterbukaan dalam menjelaskan prosesnya akan berperan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.
