PAW Dua Anggota PPP di DPRD NTB Ditunda

DPRD NTB menunda PAW Moh. Akri dan Marga Harun dari Fraksi PPP karena sengketa kepengurusan di tingkat pusat belum tuntas. Proses menunggu kejelasan internal partai.

paw-dua-anggota-ppp-dprd-ntb-ditunda

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunda proses Penggantian Antarwaktu (PAW) terhadap dua anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Moh. Akri dan Marga Harun. Keputusan itu diambil karena sengketa internal di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP belum selesai.

Penundaan disampaikan Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda melalui surat Nomor 161.3/1015/DPRD/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 kepada Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir. Dalam surat tersebut, DPRD menyatakan proses PAW belum dapat diteruskan ke tahapan berikutnya.

Sengketa kepengurusan menjadi pertimbangan DPRD

DPRD NTB mempertimbangkan bahwa susunan kepengurusan DPP PPP yang tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-15 AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2025–2030 belum mengalami perubahan. Situasi itu dinilai berkaitan langsung dengan dasar keputusan yang menjadi pijakan usulan PAW.

DPRD juga menerima Keputusan DPP PPP Nomor 001/SK/DPP/W/X/2026 tertanggal 11 Oktober 2026. Keputusan itu membatalkan pengesahan susunan personalia kepengurusan DPW PPP NTB masa bakti 2026–2031 sekaligus menetapkan pelaksana tugas kepengurusan.

Dokumen lain yang diterima adalah Keputusan DPP PPP Nomor 002/SK/DPP/W/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026. Isinya membatalkan keputusan pemberhentian Moh. Akri dari jabatan sebagai anggota DPRD NTB dan dari keanggotaan PPP.

“Karena masih adanya sengketa internal DPP Partai Persatuan Pembangunan, maka untuk sementara proses Penggantian Antarwaktu (PAW) atas nama Sdr. H. Moh. Akri, S.HI dan Sdr. Marga Harun tidak dapat kami lanjutkan ke tahapan berikutnya,” demikian bunyi surat Ketua DPRD NTB.

Surat itu ditembuskan kepada Gubernur NTB, Ketua KPU Provinsi NTB, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, pimpinan Fraksi PPP DPRD NTB, serta sejumlah pihak terkait. Dengan keputusan tersebut, proses PAW kedua legislator belum berlanjut, sementara DPRD menunggu penyelesaian persoalan internal partai.

Usulan pengganti Akri dan Marga Harun

Sebelumnya, DPRD NTB menerima surat dari DPW PPP NTB yang mengantar keputusan DPP terkait pemberhentian anggota dewan dan penetapan calon pengganti. Untuk Moh. Akri, nama yang diusulkan sebagai pengganti adalah H. Lalu Safi’i. Sementara itu, Muhammad Taufan diusulkan untuk menggantikan Marga Harun.

Namun, DPRD NTB lebih dulu berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan menelaah dokumen yang diterima. Dari penelaahan itu, DPRD menemukan persoalan mengenai legalitas kepengurusan serta keputusan pemberhentian anggota dewan dari Fraksi PPP. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan proses PAW tidak diteruskan untuk sementara.

Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya sebelumnya menyampaikan hasil konsultasi dengan Kementerian Hukum. Menurut dia, kementerian menjelaskan bahwa kepengurusan DPP PPP yang tercatat masih terdiri atas enam orang dan belum berubah. Kepengurusan itu merupakan hasil islah dua kubu yang berseteru.

Wirajaya menyebut susunan yang masih tercatat tersebut mencakup Mardiono sebagai ketua umum, Tad Yasin sebagai sekretaris jenderal, serta Agus sebagai wakil ketua. Ia mengatakan status quo kepengurusan masih berlaku, sementara kementerian mendorong kader di daerah menjaga kondusivitas.

Kemenkum dorong islah di internal PPP

Dalam konsultasi itu, Kementerian Hukum disebut tidak masuk ke ranah politik, tetapi menjelaskan persoalan berdasarkan koridor hukum. Wirajaya menangkap arahan agar para pihak di internal PPP mengupayakan islah dan membenahi partai.

“Kalau bisa islah. Tidak ada yang lebih baik selain islah, bagus itu,” kata Wirajaya. Meski demikian, ia menegaskan sikap resmi DPRD NTB atas arahan tersebut masih perlu dibahas bersama pimpinan DPRD dan bagian persidangan.

Dua kubu di DPW PPP NTB sebelumnya saling mengklaim memiliki surat keputusan DPP mengenai kepengurusan yang sah, yakni kubu Muzihir dan kubu Akri. Perselisihan itu membuat dasar pengusulan PAW belum dapat dipastikan melalui proses di DPRD.

Kelanjutan nasib kursi Akri dan Marga Harun kini bergantung pada perkembangan sengketa di tubuh PPP serta kejelasan dokumen kepengurusan yang diakui. Sebelum ada kepastian, DPRD NTB belum melanjutkan tahapan PAW. Upaya islah yang didorong Kementerian Hukum menjadi salah satu jalan yang diharapkan dapat meredakan polemik dan memberi kejelasan bagi proses kelembagaan.

Wartarakyat