Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Pramono Ikuti Pusat
Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026. Rencana pertunjukan itu menuai pro dan kontra.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026. Pernyataan itu disampaikan di Balai Kota, Senin, 2 November 2026, di tengah pro dan kontra atas rencana pertunjukan tenor asal Italia tersebut.
Pramono mengatakan konser Andrea Bocelli di Indonesia terdiri atas dua agenda, yakni di kawasan Candi Borobudur, Magelang, dan di Jakarta. Ia menyebut promotor telah mengantongi izin dari sejumlah instansi, termasuk kementerian, kepolisian, imigrasi, serta pengelola tempat acara.
“Ketika sudah mulai muncul di ruang publik, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” kata Pramono. Ia juga mengaku sebelumnya hampir tidak pernah memberikan pernyataan mengenai rencana konser itu.
Pramono: Promotor telah mengantongi izin
Menurut Pramono, izin untuk penyelenggaraan konser telah diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata, Kepolisian RI, Kementerian Kebudayaan, Imigrasi, dan pengelola venue. Dengan dasar tersebut, Pemprov DKI memilih berpegang pada keputusan pemerintah pusat, bukan mengambil langkah sendiri terkait pelaksanaan acara.
Konser di Jakarta dijadwalkan berlangsung di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026. Sementara itu, pertunjukan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, dijadwalkan lebih dahulu, yakni pada 31 Oktober 2026. Kedua agenda itu masuk dalam tur bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour.
Promotor Shoemaker Live sebelumnya memastikan kedua konser tetap digelar di Indonesia. Kepastian itu disampaikan ketika rencana pertunjukan mendapat perhatian publik dan memunculkan keberatan dari sejumlah pihak. Pramono menyebut pemerintah daerah mengikuti keputusan pemerintah pusat setelah proses perizinan dilakukan oleh instansi terkait.
Polemik konser Andrea Bocelli di Jakarta
Penolakan terhadap konser tersebut antara lain berkaitan dengan informasi mengenai rekam jejak Andrea Bocelli. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersoalkan dugaan keterlibatan sang penyanyi dalam kegiatan penggalangan dana yang mendukung militer Israel. Informasi itu menjadi salah satu alasan munculnya desakan agar rencana konser ditinjau kembali.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli, yang dikenal dengan inisial MTZ, meminta Pramono mempertimbangkan kembali konser di JIExpo. Ia menilai informasi mengenai rekam jejak Bocelli perlu ditelaah secara cermat dan pihak terkait perlu diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
Fraksi PKS juga meminta jawaban tertulis dari Pemprov DKI paling lambat 2 November 2026. Penjelasan itu, menurut Taufik, diperlukan sebagai bahan tindak lanjut pengawasan melalui mekanisme DPRD. Keberatan tersebut mencuat menjelang jadwal konser di Jakarta.
Sejumlah pihak yang menolak menilai dugaan dukungan terhadap penggalangan dana militer Israel tidak sejalan dengan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Suara.com juga melaporkan adanya protes dari organisasi keagamaan dan elemen masyarakat sipil, termasuk MUI dan FPI. Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Promotor menyebut konser membawa pesan perdamaian
Di tengah polemik itu, pendiri Shoemaker Live Prajna Murdaya menyatakan konser tersebut memiliki makna lebih dari sekadar pertunjukan musik. Ia mengatakan Bocelli ingin menyampaikan harapan akan perdamaian, terutama bagi orang-orang yang hingga kini belum dapat merasakannya.
Dalam konser, Bocelli disebut akan mendedikasikan sebuah lagu khusus untuk perdamaian dunia. Promotor juga menggelar penggalangan dana kemanusiaan, salah satunya melalui donasi 100.000 pasang sepatu untuk anak-anak di Palestina dan negara-negara lain yang terdampak perang.
Perbedaan pandangan mengenai konser ini memperlihatkan bahwa keputusan penyelenggaraan bukan hanya menyangkut jadwal dan tempat pertunjukan. Persoalan rekam jejak yang dipersoalkan sejumlah pihak turut menjadi bagian dari pembahasan publik. Namun, Pramono menegaskan posisi Pemprov DKI: mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Dengan jadwal konser Jakarta yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada pelaksanaan acara dan penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat menjadi rujukan bagi Pemprov DKI, sementara permintaan klarifikasi dan keberatan dari sejumlah pihak tetap menjadi bagian dari polemik yang menyertai rencana konser Andrea Bocelli di ibu kota.
