Pemerintah Siapkan Pajak Digital untuk Transaksi Bank

Pemerintah berencana menerapkan pajak digital pada transaksi keuangan mulai 9 November 2026. Bank, fintech, dan sejumlah platform digital disebut akan dilibatkan, sementara rincian objek serta mekanisme pungutan belum dijelaskan.

pemerintah-siapkan-pajak-digital-transaksi-bank

Pemerintah berencana menerapkan pajak digital pada aktivitas transaksi keuangan, termasuk transfer perbankan, mulai 9 November 2026. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, hingga sejumlah platform digital akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak.

Hashim menyampaikan rencana tersebut pada 2 November 2026. Dalam keterangannya, ia menyebut Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai contoh platform yang akan ikut dalam skema tersebut. Pemerintah, menurut dia, akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi, serta kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak atas berbagai transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bank dan platform digital dilibatkan dalam pemungutan

Rencana ini menempatkan bank dan perusahaan teknologi finansial sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas pemungutan pajak di ranah digital. Hashim menyatakan transaksi yang selama ini belum dipungut pajak akan menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut. Namun, keterangan yang disampaikan belum merinci jenis transaksi yang masuk, mekanisme pemungutan, ataupun besaran pajak yang akan dikenakan.

Karena itu, penyebutan transfer perbankan sebagai bagian dari aktivitas yang akan dikenai pajak digital belum menjelaskan apakah setiap transfer akan langsung terkena pungutan. Belum ada pula rincian dalam keterangan tersebut mengenai batas nilai transaksi, pihak yang menanggung pajak, maupun cara bank dan penyedia layanan digital melaporkannya kepada pemerintah.

Hashim menyebut bank pemerintah dan swasta akan dilibatkan bersama perusahaan fintech. Platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo juga disebut dalam daftar pihak yang berperan. Pernyataan itu menggambarkan jangkauan pelibatan yang direncanakan, tetapi belum memaparkan pembagian tugas masing-masing perusahaan dalam proses pemungutan dan penyetoran.

Penggunaan teknologi elektronik, sistem informasi, dan kecerdasan buatan juga menjadi bagian dari rencana. Hashim mengatakan perangkat tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak atas berbagai transaksi, dengan tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Detail teknis mengenai sistem, pengawasan, dan perlindungan data belum dijelaskan dalam bahan keterangan yang tersedia.

Rasio penerimaan negara menjadi alasan kebijakan

Hashim mengaitkan rencana pajak digital dengan rasio penerimaan negara Indonesia yang dinilainya masih rendah. Ia menyebut penerimaan negara—yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)—baru mencapai 12 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut ia bandingkan dengan Kamboja, yang disebut memiliki rasio 18 persen, serta India sebesar 20 persen. Hashim menilai Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga setidaknya menyamai Kamboja. Perbandingan itu menjadi dasar pandangannya bahwa masih ada ruang untuk memperkuat pemasukan negara.

Dengan selisih enam persen terhadap PDB, Hashim memperkirakan potensi tambahan penerimaan negara dapat mencapai Rp1.500 triliun per tahun. Perkiraan tersebut ia sampaikan sebagai gambaran potensi, bukan sebagai angka penerimaan yang sudah dipastikan akan diperoleh dari pajak digital. Rencana pelibatan lembaga keuangan dan platform digital disebut sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan.

Rincian aturan masih perlu ditunggu

Hashim berharap pemungutan pajak digital dan optimalisasi penerimaan dapat membantu memperbaiki kondisi fiskal Indonesia. Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan sorotan pengamat dan lembaga internasional terhadap kondisi fiskal. Meski demikian, belum ada penjelasan dalam keterangannya mengenai proyeksi kontribusi khusus dari pajak transaksi perbankan atau platform digital.

Jadwal penerapan yang disebutkan adalah 9 November 2026. Sebelum pelaksanaan, rincian tentang objek pajak, tata cara pemungutan, serta pihak yang berkewajiban menyetor menjadi hal penting untuk diperjelas. Informasi itu akan menentukan bagaimana kebijakan berlaku bagi pengguna layanan dan pelaku usaha.

Dengan demikian, rencana tersebut menunjukkan arah pemerintah untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua transfer bank akan dikenai pungutan baru. Kejelasan aturan resmi dan penjelasan teknis berikutnya akan menjadi penentu bagi masyarakat, perbankan, fintech, dan platform digital dalam memahami dampak kebijakan ini.

Wartarakyat