MAKI Desak KPK Periksa Nusron soal Dugaan Fasilitas

MAKI meminta KPK memeriksa Nusron Wahid terkait dugaan pembiayaan pernikahan putrinya oleh tersangka kasus ATR/BPN, Arif Sugiyanto. KPK menyiapkan pemanggilan lanjutan.

maki-desak-kpk-periksa-nusron-dugaan-fasilitas-pernikahan

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dugaan pembiayaan pernikahan putrinya oleh Arif Sugiyanto, tersangka perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN. Dugaan itu mencakup acara di Makkah, Arab Saudi, serta resepsi di Jakarta.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan desakan tersebut pada Selasa (3/11/2026). Ia meminta penyidik mengklarifikasi apakah Arif menyediakan biaya dan fasilitas untuk kegiatan keluarga Nusron, serta menelusuri kemungkinan pemberian itu tergolong gratifikasi atau suap.

Dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan penyidik ataupun putusan hukum. MAKI meminta KPK mendalami informasi yang disampaikan Boyamin, termasuk asal pembiayaan dan hubungan antara Arif dengan Nusron.

Dugaan pembiayaan pernikahan di Makkah dan Jakarta

Boyamin menyebut dua kegiatan yang menurut MAKI perlu diperiksa. Pertama, pernikahan putri Nusron di Makkah. Kedua, resepsi yang digelar di Jakarta, yang diduga juga melibatkan fasilitas seperti kendaraan Alphard.

“Salah satunya adalah kegiatan menikahkan putrinya Pak NW di Makkah, Arab Saudi. Diduga itu dibiayai oleh Arif Sugiyanto,” kata Boyamin. Ia juga menyebut resepsi di Jakarta beserta sejumlah fasilitasnya diduga diurus dan dibiayai oleh Arif.

Atas dugaan itu, MAKI meminta Nusron menjelaskan kepada penyidik apakah ia menerima bantuan tersebut dan bagaimana fasilitas itu disediakan. Menurut Boyamin, penelusuran diperlukan agar KPK dapat menilai status pemberian, bukan sekadar mengandalkan dugaan yang beredar.

Boyamin merujuk ketentuan pelaporan gratifikasi. Ia menyatakan pemberian yang diterima perlu dilaporkan kepada KPK dalam waktu paling lama 30 hari agar lembaga tersebut dapat menilai apakah pemberian boleh diterima. Ia juga menyinggung pemberian bernilai lebih dari Rp1 juta yang menurutnya wajib dilaporkan.

Penentuan apakah suatu fasilitas termasuk gratifikasi atau suap, bagaimanapun, berada pada proses pemeriksaan dan penilaian yang berwenang. MAKI meminta KPK menguji informasi tersebut melalui keterangan pihak-pihak terkait dan penelusuran yang diperlukan.

MAKI soroti sumber dana dan kemungkinan konflik kepentingan

Selain dugaan pembiayaan, Boyamin mempertanyakan sumber uang Arif. Ia mengaitkan pertanyaan itu dengan kondisi finansial Arif setelah dua kali kalah dalam pemilihan Bupati Kebumen. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Boyamin dan belum menjadi temuan resmi KPK.

Boyamin menduga kedekatan Arif dengan Nusron dapat berkaitan dengan cara Arif memperoleh dana. Ia bahkan menyebut kemungkinan penggunaan nama Nusron, atau keterlibatan maupun sepengetahuan sang menteri. Berbagai kemungkinan yang disampaikan itu—termasuk dugaan gratifikasi, suap, pemerasan, atau pungutan liar—masih perlu dibuktikan.

MAKI juga menyoroti potensi konflik kepentingan dan praktik memperdagangkan pengaruh. Menurut Boyamin, dugaan tersebut perlu diperiksa karena Arif disebut menjadi orang kepercayaan Nusron selama menjabat sebagai menteri. KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai dugaan hubungan itu dalam keterangan yang tersedia.

Boyamin meminta penyidik menelusuri apakah ada hubungan antara fasilitas keluarga yang disebut-sebut dan perkara korupsi ATR/BPN. Ia juga menyatakan dugaan itu dapat menjadi dasar bagi MAKI untuk mempertimbangkan gugatan praperadilan apabila KPK tidak menindaklanjutinya.

KPK siapkan pemanggilan lanjutan terhadap Nusron

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik sedang menyiapkan pemanggilan berikutnya terhadap Nusron. Hingga keterangan disampaikan, KPK belum mengumumkan tanggal pemeriksaan. Setyo menyebut Nusron telah dua kali dipanggil, tetapi belum memenuhi panggilan tersebut.

Menurut Setyo, penjadwalan pemeriksaan merupakan kewenangan Direktorat Penyidikan. Ia berharap pemeriksaan bisa segera terlaksana, tetapi jadwalnya perlu disesuaikan dengan agenda penyidik yang juga menangani perkara lain.

Belum ada kepastian dalam keterangan tersebut mengenai langkah lanjutan apabila Nusron kembali tidak hadir. Setyo mengatakan belum menerima laporan tentang kendala pemanggilan dan meminta publik menunggu informasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah penyidik dan hasil klarifikasi para pihak. Pemeriksaan dapat membantu memastikan apakah dugaan fasilitas itu memiliki kaitan dengan perkara ATR/BPN, sekaligus memberi dasar bagi KPK untuk menentukan tindak lanjut berdasarkan bukti.

Wartarakyat