RUU Perampasan Aset Pertegas Ancaman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset akan menegaskan ancaman hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu. DPR juga menyiapkan aturan pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan pemulihan kerugian korban.

ruu-perampasan-aset-pertegas-ancaman-mati-koruptor

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan mempertegas bahwa koruptor dalam kondisi tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Ketentuan itu dibahas bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026), saat DPR mulai menggodok rancangan aturan tersebut.

Habiburokhman menegaskan, RUU itu tidak menciptakan jenis pidana baru. Penjatuhan hukuman mati tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan lain yang berlaku.

“Nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati,” kata Habiburokhman.

Menurut dia, hukuman mati masih berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2026. Kriteria koruptor yang dapat dikenai pidana tersebut, ujarnya, mengikuti aturan yang sudah ada. Ia mencontohkan keadaan tertentu seperti tindak pidana yang terjadi saat bencana, tanpa merinci lebih jauh ketentuan yang dimaksud.

RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung November

Pembahasan RUU Perampasan Aset dimulai dalam rapat Komisi III DPR bersama perwakilan pemerintah pada masa reses, Kamis. Agenda rapat mencakup penjelasan pimpinan Komisi III, penyampaian pandangan pemerintah, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), serta pembentukan panitia kerja (panja).

Komisi III telah menerima DIM dari pemerintah dan panja mulai membahas isi rancangan undang-undang tersebut. DPR menargetkan pengesahan dapat dilakukan pada November 2026, lebih cepat dari jadwal semula, yakni 15 Desember 2026.

Habiburokhman mengatakan percepatan pembahasan diharapkan menjawab tuntutan masyarakat agar aturan mengenai perampasan aset segera disahkan. Ia menyebut Komisi III ingin memastikan RUU itu dapat dituntaskan pada masa sidang November.

Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili antara lain oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto.

Perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan

Di luar penegasan ancaman pidana, RUU Perampasan Aset juga akan mengatur pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Habiburokhman mengatakan aturan itu perlu memastikan kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi senjata politik atau alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Komisi III, kata dia, telah menghimpun masukan mengenai desain dan substansi RUU. Sebelum pembahasan bersama pemerintah, komisi tersebut bersama Badan Keahlian DPR menggelar sedikitnya 81 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. DPR juga melakukan kunjungan ke sejumlah provinsi untuk menyerap aspirasi.

Habiburokhman menyatakan proses tersebut belum menutup ruang bagi masukan baru. Komisi III, ujarnya, tetap terbuka mendengar pandangan masyarakat hingga RUU disahkan. Ia menekankan bahwa aturan yang disusun harus efektif, proporsional, adil, serta sesuai asas prosedural dan legalitas.

Aset rampasan dan pemulihan kerugian korban

Rancangan aturan itu akan memuat prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. RUU juga akan mengatur kriteria aset yang dapat dirampas melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.

Ruang lingkupnya terutama berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lain secara terbatas. Di antaranya penipuan atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, termasuk kejahatan finansial dan investasi dengan skema Ponzi, manipulasi pasar keuangan, serta investasi fiktif atau bodong.

Habiburokhman mengatakan aset yang dirampas dalam perkara yang merugikan korban harus dikembalikan kepada korban secara langsung, bukan diserahkan kepada negara. Ketentuan itu, menurut dia, dimaksudkan sebagai upaya memulihkan kerugian masyarakat.

Dengan pembahasan yang kini berjalan bersama pemerintah, sejumlah isu penting masih akan diuji dalam proses legislasi: mulai dari batas kewenangan perampasan hingga jaminan perlindungan hak warga. Target pengesahan November membuat ruang pembahasan semakin singkat, sementara DPR menyatakan masukan publik tetap dibuka sampai keputusan akhir diambil.

Wartarakyat