KPK Dalami Dugaan Setoran HGB dan Jabatan, Periksa Nusron

KPK memeriksa Nusron Wahid soal kewenangan penerbitan HGB, dugaan setoran rutin dan jabatan, serta uang yang diduga diterima orang-orang kepercayaannya.

kpk-dalami-dugaan-setoran-hgb-jabatan-periksa-nusron

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan setoran jabatan di lingkungan kementeriannya, Rabu (4/11/2026). Penyidik mendalami kewenangan Nusron dalam penerbitan sertifikat tanah, penempatan pejabat, serta dugaan penerimaan uang oleh orang-orang kepercayaannya.

Nusron diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara delapan tersangka. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik meminta penjelasan mengenai pembagian kewenangan dalam proses sertifikasi tanah dan penerbitan HGB di lingkungan ATR/BPN.

“Penyidik mengonfirmasi terhadap saksi saudara NW berkaitan dengan tugas dan kewenangannya selaku Menteri ATR/BPN,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan itu, menurut dia, juga mencakup tugas-tugas kementerian yang berkaitan dengan layanan pertanahan.

KPK telusuri dugaan setoran rutin dan mutasi jabatan

Di luar urusan HGB, penyidik mendalami proses penempatan pejabat di struktur ATR/BPN. KPK mengaitkan pemeriksaan tersebut dengan dugaan setoran rutin maupun setoran untuk memperoleh jabatan, termasuk aliran yang diduga berasal dari kantor pertanahan (kantah) dan kantor wilayah (kanwil) ke tingkat yang lebih tinggi.

“Ini kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi. Ia menyebut penyidik juga menanyakan kewenangan Nusron dalam penempatan pejabat, serta sejauh mana mekanisme itu berjalan di kementerian.

KPK turut mengonfirmasi dugaan uang yang diterima sejumlah orang kepercayaan Nusron. Penyidik ingin mengetahui apakah Nusron mengetahui penerimaan tersebut, serta untuk keperluan apa uang itu diduga diberikan. Keterangan Nusron, kata Budi, masih akan ditelaah dan dianalisis bersama alat bukti lain.

Pemeriksaan pada Rabu itu berlangsung sekitar lima jam. Budi menyebut Nusron datang memenuhi panggilan sebelumnya, meski tidak ada jadwal pemeriksaan baru pada hari tersebut. Nusron sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada 7 dan 15 Oktober.

Delapan tersangka dalam perkara HGB Summarecon

Kasus yang disidik KPK berkaitan dengan dugaan suap untuk membuka blokir sertifikat HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, serta dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron. Penyidik kini mendalami dugaan keterkaitan mereka dengan penerimaan uang, termasuk dugaan suap terkait pengurusan HGB dan mutasi jabatan. Status mereka sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan.

Dalam perkara ini, KPK juga mengusut dugaan penerimaan dari urusan internal kementerian, seperti rotasi, promosi, dan mutasi, serta layanan pertanahan lainnya. Pemeriksaan terhadap Nusron menjadi salah satu upaya penyidik menelusuri hubungan antara kewenangan pejabat, aliran uang, dan proses administrasi yang tengah disorot.

Nusron sebut perjalanan dinas memiliki izin

Usai diperiksa, Nusron tidak banyak menanggapi pertanyaan wartawan mengenai materi pemeriksaan. Ia hanya menjelaskan bahwa perjalanan dinas ke luar kota maupun luar negeri harus disertai surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara.

“Kalau dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi, kami tidak mengada-ada,” ujar Nusron.

Penjelasan itu disampaikan di tengah pertanyaan mengenai perjalanan dinasnya. Adapun KPK menyatakan pemeriksaan masih pada tahap awal dan keterangan saksi akan dianalisis lebih lanjut. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pendalaman penyidik terhadap keterangan, dokumen, dan bukti lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini menyoroti dua ranah sekaligus: dugaan suap dalam layanan pertanahan dan dugaan setoran terkait pengisian jabatan. KPK masih perlu mengurai bagaimana keputusan administratif dibuat dan apakah ada aliran uang yang berhubungan dengan keputusan tersebut. Hingga proses penyidikan berjalan, seluruh dugaan itu tetap harus diuji melalui mekanisme hukum.

Wartarakyat