Perpres Ojol 2026 Atur Tarif dan Perlindungan Kurir

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memperluas perlindungan transportasi berbasis aplikasi hingga kurir barang dan makanan. Aturan tarif, jaminan sosial, dan mekanisme pelaksanaannya masih menanti ketentuan turunan.

perpres-ojol-2026-atur-tarif-perlindungan-kurir

Pemerintah dan DPR merampungkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Kamis, 8 Oktober 2026. Perpres ojol ini mencakup pengangkutan penumpang, barang, dan makanan, serta perlindungan sosial bagi pekerja di ekosistem layanan berbasis aplikasi.

Aturan tersebut membagi tanggung jawab pelaksanaan ke beberapa kementerian. Kementerian Perhubungan menangani angkutan penumpang dan tarif, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur pengangkutan barang dan makanan, sedangkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi pengampu ekosistem secara keseluruhan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko menyebut Perpres itu juga mencakup urusan UMKM dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan cakupan tersebut, regulasi tidak hanya membahas layanan transportasi, tetapi juga kondisi para pekerja yang menopang layanan digital sehari-hari.

Cakupan Perpres ojol meluas hingga kurir makanan

Sebelum aturan ini dirampungkan, pembahasan perlindungan transportasi online lebih sering berpusat pada pengemudi yang mengangkut penumpang. Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memperluas cakupannya dengan memasukkan pengiriman barang dan produk makanan. Perubahan ini membuat kurir pengantaran ikut masuk dalam kerangka pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan regulasi tersebut mengakomodasi dua aspek: layanan angkutan orang serta pengantaran barang dan makanan. Perluasan ini relevan bagi pekerja yang selama ini menjalankan layanan melalui aplikasi, tetapi berada dalam pengaturan sektoral yang berbeda dari angkutan penumpang.

Pembagian kewenangan antarkementerian menjadi salah satu kunci pelaksanaan aturan. Kemenhub berfokus pada angkutan orang dan tarifnya, sementara Komdigi menangani pengangkutan barang serta makanan. Kementerian UMKM diharapkan mengampu ekosistem secara luas, termasuk menyelaraskan kepentingan para pihak yang terlibat.

Tarif dan pembagian pendapatan jadi perhatian

Pengaturan tarif untuk layanan angkutan penumpang berada dalam lingkup Kemenhub. Namun, rincian pelaksanaannya masih memerlukan aturan turunan. Informasi yang disampaikan saat Perpres dirampungkan menyebut peraturan menteri dari kementerian terkait belum terbit, sehingga mekanisme penerapan di lapangan masih perlu ditunggu.

Persoalan pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi juga menjadi perhatian dalam pembahasan perlindungan ojol. Pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monas, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah pembagian pendapatan minimal 92 persen untuk pengemudi, dibanding angka 80 persen yang disebut sebelumnya.

“Juga, tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut merupakan komitmen yang disampaikan Presiden sebelum Perpres dirampungkan. Besaran dan mekanisme penerapannya dalam layanan perlu merujuk pada ketentuan pelaksana yang disusun kementerian terkait. Karena itu, pengemudi dan perusahaan aplikasi masih menunggu kejelasan aturan teknis, termasuk bagaimana kebijakan tarif dan pembagian pendapatan akan dijalankan.

Jaminan sosial dan aturan turunan menanti

Jaminan sosial ketenagakerjaan disebut sebagai bagian dari substansi Perpres. Kehadiran aspek ini menandai bahwa pembahasan perlindungan tidak berhenti pada tarif atau hubungan layanan, tetapi juga menyentuh perlindungan sosial bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi. Detail penerapannya tetap bergantung pada aturan lebih lanjut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyusunan regulasi telah melalui sinkronisasi dan harmonisasi serta mempertimbangkan aspirasi pekerja ojol. Ia juga menyampaikan kesepakatan pembentukan forum komunikasi atau sekretariat bersama yang melibatkan kementerian terkait. Forum itu akan diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk membantu koordinasi pelaksanaan.

Perpres ini memberi landasan bagi pengaturan layanan penumpang maupun pengantaran barang dan makanan. Namun, dampak konkretnya bagi pengemudi, kurir, UMKM, dan pengguna aplikasi akan sangat ditentukan oleh kecepatan dan kejelasan aturan turunan. Tahap berikutnya adalah memastikan pembagian kewenangan antarkementerian menghasilkan ketentuan yang dapat diterapkan, bukan berhenti sebagai kerangka kebijakan.

Wartarakyat