KPK Terima Aduan Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

PCNU Sekadau melaporkan dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU kepada KPK. Lembaga antirasuah menyatakan laporan akan ditelaah dan diverifikasi.

kpk-terima-aduan-politik-uang-muktamar-nu

KPK menerima pengaduan masyarakat dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mengenai dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya laporan tersebut pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dugaan itu berkaitan dengan pelaksanaan muktamar yang berlangsung pada Agustus lalu.

Budi mengatakan, setiap pengaduan masyarakat akan lebih dulu ditelaah dan diverifikasi. KPK belum membuka materi laporan maupun identitas pelapor kepada publik karena informasi tersebut termasuk yang dikecualikan sesuai mekanisme lembaga.

Ketua PCNU Sekadau Bagus Fitrianto menyebut pihaknya menyerahkan bukti terkait dugaan tersebut. Ia juga meminta KPK menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemberian uang untuk mengondisikan dukungan.

KPK telaah laporan PCNU Sekadau

Budi menegaskan laporan PCNU Sekadau tidak disertai penyerahan uang kepada KPK. Penjelasan ini disampaikan setelah muncul keterangan Bagus mengenai dana yang disebut pernah diterima dan bukti yang dibawa saat melapor.

“Benar, ada laporan tersebut,” kata Budi kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa KPK akan menyampaikan perkembangan tindak lanjut kepada pihak pelapor sebagai bagian dari akuntabilitas proses kerja.

Untuk saat ini, KPK belum mengumumkan hasil telaah atas aduan tersebut. Karena materi laporan belum dibuka, belum ada keterangan resmi mengenai rincian dugaan, pihak yang dilaporkan, ataupun kesimpulan apakah peristiwa itu memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, laporan yang diterima KPK masih berada pada tahap awal penanganan. Dugaan politik uang yang disampaikan PCNU Sekadau belum dapat diperlakukan sebagai perkara yang terbukti; tindak lanjut lembaga akan bergantung pada hasil penelaahan dan verifikasi.

Bagus sebut serahkan dokumen dan bukti

Bagus mengatakan PCNU Sekadau menyerahkan sejumlah bahan kepada KPK ketika menyampaikan pengaduan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Bahan yang ia sebut meliputi dokumen kronologi dan tiket penerbangan.

Ia juga menyatakan pihaknya mengembalikan dana yang pernah diterima. Namun, KPK secara terpisah menegaskan tidak ada uang yang diserahkan oleh pelapor kepada lembaga tersebut. Kedua keterangan itu disampaikan dalam konteks laporan yang sama, sementara rincian materi pengaduan tidak dibuka ke publik.

Bagus menduga pemberian uang berkaitan dengan upaya mengondisikan dukungan dalam pemilihan Rais Aam pada Muktamar ke-35 NU. Ia meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang disebut terlibat, dan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur pidana.

“Kami mendesak KPK segera mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana,” kata Bagus.

PCNU lain disebut siap melakukan langkah serupa

Bagus menyebut dugaan penerimaan uang itu tidak hanya terjadi di PCNU Sekadau. Menurut dia, setidaknya ada sekitar 27 pengurus cabang lain yang siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan Bagus, bukan temuan yang telah diumumkan KPK. Lembaga antirasuah belum mengonfirmasi jumlah pengurus cabang yang disebut maupun dugaan keterlibatan pihak lain. Verifikasi atas laporan menjadi tahapan yang menentukan sebelum ada kesimpulan lebih lanjut.

Bagus juga meminta perkembangan penanganan laporan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Di sisi lain, KPK menyatakan pembaruan tindak lanjut akan disampaikan kepada pelapor, sedangkan materi laporan dan identitas pelapor tetap dikecualikan dari informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku.

Perkembangan kasus ini masih menunggu hasil telaah KPK. Publik dapat mengikuti informasi resmi berikutnya untuk mengetahui apakah laporan PCNU Sekadau berlanjut ke proses hukum, sembari membedakan antara dugaan yang dilaporkan dan fakta yang telah diverifikasi.

Wartarakyat