Demokrat Kuasai Kongres AS, Ini Batas Kekuatannya

Demokrat akan mengendalikan DPR dan Senat AS, tetapi kekuasaan itu dibatasi veto Trump, syarat ketat pemakzulan, serta risiko kebuntuan politik.

demokrat-kuasai-kongres-as-batas-kekuatannya

Partai Demokrat akan menguasai DPR dan Senat Amerika Serikat setelah menang telak dalam pemilu sela. Namun, kendali atas dua kamar Kongres itu tidak otomatis membuat mereka leluasa menjalankan agenda: Presiden Donald Trump masih dapat memveto rancangan undang-undang, sementara sejumlah langkah politik membutuhkan dukungan yang jauh lebih besar.

Kemenangan tersebut memberi Demokrat alasan untuk bergembira. Pemimpin mereka di DPR, Hakeem Jeffries, menyebut hasil itu sebagai awal “kebangkitan besar Amerika”. Tetapi, ketika Januari tiba dan kendali Kongres beralih, partai itu harus menghadapi pekerjaan yang lebih sulit: membuktikan bahwa janji kampanye bisa diwujudkan.

Janji kampanye bertemu kenyataan politik

Selama kampanye, Demokrat menjanjikan penyelidikan atas dugaan korupsi, penurunan biaya layanan kesehatan serta harga kebutuhan pokok dan bahan bakar. Mereka juga berjanji membatasi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan Iran. Kini, para pemilih akan menanti hasil nyata dari agenda tersebut.

Perubahan komposisi Kongres memang memberi Demokrat kendali atas pembahasan di DPR dan Senat. Namun, presiden dari Partai Republik tetap mempunyai kewenangan untuk menolak atau memveto rancangan undang-undang. Dengan demikian, penguasaan Kongres tidak serta-merta membuat seluruh usulan Demokrat menjadi kebijakan.

Senator Chris Coons mengingatkan bahwa partainya tidak boleh menganggap kemenangan itu sebagai mandat tanpa batas. Menurut dia, Demokrat masih “sangat tidak populer” di mata banyak pemilih dan harus membuktikan kemampuan mereka menyelesaikan pekerjaan.

Coons menilai jawaban terhadap persoalan upah rendah dan biaya hidup yang meningkat perlu menjadi perhatian. Pernyataan itu mencerminkan tantangan bagi partai: bukan sekadar menunjukkan perbedaan dengan pemerintahan Trump, melainkan meyakinkan publik bahwa mereka dapat merespons keresahan sehari-hari.

Komite Kongres bisa memperketat pengawasan

Salah satu perangkat yang dapat digunakan Demokrat adalah kewenangan investigatif komite-komite di DPR dan Senat. Komite tersebut dapat menyelidiki dugaan konflik kepentingan maupun tindakan presiden dan orang-orang terdekatnya.

Anggota DPR dari California, Robert Garcia, akan memimpin sebuah komite pengawasan. Setelah hasil pemilu dipastikan, ia memperingatkan, “Siapkan pengacara Anda.” Garcia menyebut sejumlah kemungkinan sasaran penyelidikan, termasuk keluarga Trump, dugaan korupsi korporasi, serta tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan badan imigrasi ICE.

Penanganan pemerintah terhadap berkas-berkas terkait Jeffrey Epstein juga masuk dalam daftar isu yang disebut Garcia. Pengawasan semacam ini berpotensi membuat dua tahun terakhir masa jabatan Trump lebih sulit secara politik. Namun, penyelidikan komite tidak dengan sendirinya berarti tuduhan terbukti; kewenangan itu membuka ruang bagi Kongres untuk meminta keterangan dan memeriksa tindakan pemerintah.

Senat dapat menahan calon pejabat dan hakim

Perubahan kendali di Senat memberi Demokrat pengaruh atas calon anggota kabinet dan hakim yang diajukan presiden. Senat memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menolak para calon tersebut.

Jika terjadi kekosongan di Mahkamah Agung selama masa jabatan Trump, Demokrat dapat menghalangi pencalonan yang diajukan presiden. Mereka juga dapat mendorong Trump memilih kandidat yang lebih moderat dan berpeluang mendapat dukungan dari kedua partai.

Kewenangan ini membuat Senat menjadi arena penting dalam tarik-menarik politik antara Gedung Putih dan Kongres. Meski demikian, penggunaan kekuatan tersebut tetap bergantung pada situasi yang muncul, termasuk ada atau tidaknya kekosongan jabatan dan dukungan yang dapat dihimpun untuk menolak calon.

Pemakzulan tetap sulit ditempuh

DPR berwenang memakzulkan presiden, dan Demokrat pernah melakukannya dua kali terhadap Trump pada masa jabatan pertamanya. Namun, Senat membebaskan Trump dalam kedua proses tersebut sehingga ia tetap bertahan di kursi kepresidenan.

Kendali Demokrat atas Kongres kali ini tidak menghapus hambatan itu. Untuk menyatakan presiden bersalah dalam sidang pemakzulan, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat, atau sedikitnya 67 suara. Ambang tersebut membuat peluang pemberhentian Trump tetap terbatas.

Di internal Demokrat pun belum ada kesepakatan bahwa pemakzulan merupakan langkah yang tepat. Upaya pertama pada 2019 memicu polarisasi tajam dan memberi Trump ruang untuk menggambarkan dirinya sebagai korban persekusi politik. Narasi itu kemudian membantu memperkuat dukungannya menjelang upaya kembali ke Gedung Putih.

Jeffries belum menyatakan sikap tegas. Ia mengatakan Demokrat belum memutuskan untuk menempuh pemakzulan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan tersebut.

Kebuntuan bisa menguji kepercayaan pemilih

Tantangan lain adalah sulitnya meloloskan kebijakan di tengah pembagian kekuasaan. Casey Burgat, profesor urusan legislatif di George Washington University, memperingatkan bahwa proses legislasi akan lebih rumit ketika presiden berasal dari satu partai dan Kongres dikuasai partai lain.

Ketidakpuasan terhadap Kongres juga sudah terlihat sebelum pemilu. Jajak pendapat Gallup pada Oktober menunjukkan hanya 14 persen pemilih terdaftar yang menyetujui kinerja anggota Kongres. Angka itu menjadi pengingat bahwa kemenangan elektoral belum tentu berarti kepercayaan publik telah pulih.

Demokrat kini memiliki panggung lebih besar untuk mengawasi pemerintahan dan memperjuangkan janji kampanye. Namun, hasil akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan mereka bekerja di tengah veto presiden, perbedaan politik, dan tuntutan pemilih yang menginginkan perubahan nyata.

Wartarakyat