Doli Golkar: Gibran Bisa Mundur atau Dimakzulkan
Ahmad Doli Kurnia menyebut Gibran dapat mundur atau menghadapi pemakzulan. DPR masih menunggu masa sidang, salinan putusan MA, dan kesepakatan fraksi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan menyusul polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA. Kedua opsi itu, menurut Doli, dimungkinkan secara konstitusional, tetapi langkah DPR selanjutnya bergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi.
Doli menyampaikan pandangan tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menilai mekanisme terkait pemberhentian maupun pengunduran diri telah diatur dalam konstitusi. Namun, belum ada keputusan institusional DPR untuk membawa polemik ini ke tahapan formal.
“Dua-dua sangat dimungkinkan, gitu loh. Sangat dimungkinkan secara konstitusional karena itu diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita,” kata Doli.
Doli dorong DPR gunakan hak menyatakan pendapat
Di tengah perbincangan mengenai kemungkinan pemakzulan, Doli mengusulkan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Menurut dia, hak tersebut merupakan mekanisme yang relevan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjadi sorotan dalam polemik Gibran.
Doli menilai hak interpelasi dan hak angket tidak sesuai untuk menangani persoalan ini. Ia juga mengingatkan bahwa hak-hak konstitusional DPR, termasuk hak menyatakan pendapat, merupakan hak anggota dewan. Karena itu, langkah untuk menggunakannya perlu bertumpu pada mekanisme dan keputusan di DPR.
Ia mengatakan sudah berkomunikasi dengan sejumlah anggota dari fraksi lain. Komunikasi itu, menurut Doli, antara lain membahas aspirasi publik yang berkembang. Ia berharap pembicaraan lintas fraksi dalam satu hingga dua hari ke depan dapat menghasilkan kesimpulan, meski belum memastikan sikap akhir masing-masing partai.
Doli menyebut respons awal dari fraksi lain terhadap usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tampak positif. Namun, ia belum menganggap hal itu sebagai dukungan resmi untuk proses tertentu. Keputusan tetap perlu dibicarakan lebih lanjut di antara fraksi-fraksi.
DPR menunggu masa sidang dan salinan putusan MA
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai polemik Gibran sejauh ini masih berlangsung secara informal lintas fraksi. Menurut Dasco, beberapa pihak ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme DPR, tetapi pembahasan resmi belum dapat berjalan karena DPR masih berada dalam masa reses.
Masa reses dijadwalkan berakhir pada Selasa, 10 November. Setelah masa sidang dibuka, proses-proses di DPR dapat mulai berjalan sesuai mekanisme. Dasco menyebut DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
MA disebut menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah. Dasco mengatakan DPR akan menindaklanjuti putusan itu setelah masa sidang dimulai, tetapi belum menjelaskan bentuk tindak lanjut yang akan dipilih. Ia menyatakan dinamika yang berkembang akan disikapi DPR pada waktunya.
Doli menafsirkan putusan MK dan MA sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat. Pernyataan itu merupakan pandangan Doli mengenai konsekuensi putusan tersebut. Proses di DPR, termasuk apakah persoalan itu akan menjadi hak menyatakan pendapat, masih menunggu pembahasan dan kesepakatan fraksi.
Peluang proses pemberhentian masih bergantung pada DPR
Doli mengatakan apabila hak menyatakan pendapat disepakati dan proses berlanjut, tahapan yang ditempuh akan merujuk pada Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Ia menyebut aturan konstitusi juga memuat sejumlah syarat terkait pemberhentian, termasuk keadaan ketika pejabat diberhentikan atau tidak lagi memenuhi syarat.
Meski demikian, pernyataan tentang kemungkinan mundur atau dimakzulkan belum berarti proses pemberhentian telah dimulai. DPR masih menunggu pembukaan masa sidang, salinan resmi putusan MA, serta pembicaraan formal ant fraksi. Sikap partai-partai dan langkah yang akhirnya diambil lembaga legislatif akan menentukan apakah polemik ini bergerak ke proses konstitusional berikutnya.
Untuk saat ini, perhatian tertuju pada pembahasan DPR setelah masa reses berakhir. Keputusan yang muncul dari forum resmi akan menjadi penentu arah penanganan polemik, sekaligus memperjelas apakah aspirasi yang disampaikan berbagai pihak akan berlanjut menjadi langkah kelembagaan.
