Airlangga Yakinkan Investor, Politik dan Ekonomi Dipisah
Airlangga Hartarto meminta investor tidak ragu menanamkan modal di Indonesia dan menegaskan pemerintah berupaya memisahkan dinamika politik dari kegiatan ekonomi. Pengusaha mengingatkan stabilitas dan kepastian hukum tetap menentukan keputusan investasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta investor tidak ragu menanamkan modal di Indonesia di tengah kekhawatiran pengusaha atas dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurut Airlangga, pemerintah berupaya menjaga agar aktivitas politik tidak mengganggu perekonomian.
Airlangga menanggapi kekhawatiran bahwa calon investor akan memilih menunggu dan melihat perkembangan situasi atau wait and see sebelum merealisasikan investasi. Ia mengakui kepastian hukum menjadi perhatian pelaku usaha, tetapi menilai pemisahan urusan politik dan ekonomi perlu terus didorong.
“Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.
Airlangga soroti kepastian berusaha bagi investor
Pernyataan tersebut disampaikan ketika pelaku usaha mengkhawatirkan dampak perubahan politik terhadap keputusan bisnis. Kekhawatiran itu terutama menyangkut kepastian hukum dan stabilitas, dua hal yang dipertimbangkan investor sebelum mengambil keputusan jangka panjang.
Airlangga menyebut kondisi bursa yang relatif baik sebagai salah satu indikasi bahwa dinamika politik tidak serta-merta mengganggu kegiatan ekonomi. Namun, ia tidak merinci lebih jauh ukuran atau perkembangan pasar yang dimaksud. Pesannya berfokus pada upaya menjaga kedua ranah itu agar tidak saling menghambat.
Dalam pertemuan dengan para duta besar dan diplomat negara sahabat, Airlangga mengatakan tidak ada perwakilan asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus atau menanyakan pengunduran diri Gibran. “Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong. Menurut Airlangga, mekanisme tersebut telah diatur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memiliki waktu 60 hari sesuai jadwal yang disebutkan. “Kita tunggu saja,” katanya.
Pengusaha khawatir investor memilih menunggu
Sebelumnya, kalangan pengusaha mengingatkan dinamika politik yang berkepanjangan bisa memengaruhi perekonomian. Risiko yang mereka soroti adalah investor menunda realisasi modal dan pelaku usaha menahan rencana ekspansi. Sikap menunggu itu dinilai dapat merugikan, terutama ketika investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, mengatakan stabilitas dan kepastian hukum menjadi pertimbangan penting dalam keputusan investasi, khususnya untuk rencana jangka panjang. Ia menilai ketidakpastian politik yang berlangsung lama berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan membuat investor lebih berhati-hati.
“Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi,” kata Shinta.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga menekankan pentingnya situasi politik yang kondusif. Menurut dia, kondisi yang gaduh dapat membuat calon investor menunda keputusan dan membuat pelaku usaha lokal merasa waswas.
Sarman mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global turut menciptakan ketidakpastian. Karena itu, ia menilai stabilitas politik dibutuhkan agar rencana investasi tidak terhambat oleh kekhawatiran terhadap perkembangan di dalam negeri.
Proses transisi menjadi perhatian pelaku usaha
Perbedaan penekanan terlihat dalam pernyataan pemerintah dan pengusaha. Airlangga mengajak investor melihat bahwa kegiatan ekonomi tetap berjalan dan mekanisme pengisian jabatan telah tersedia. Sementara itu, para pengusaha menyoroti persepsi risiko yang dapat memengaruhi keputusan investasi sebelum proyek benar-benar direalisasikan.
Dalam situasi seperti ini, kepastian proses menjadi bagian penting dari pesan kepada pasar. Airlangga menyatakan pengisian kursi wakil presiden mengikuti mekanisme MPR dan meminta publik menunggu. Pengusaha, di sisi lain, berharap dinamika politik berlangsung tertib serta tidak berkembang menjadi ketidakpastian berkepanjangan.
Investasi yang tertunda bukan hanya soal keputusan satu perusahaan. Menurut kekhawatiran yang disampaikan Sarman, tertahannya modal dapat berdampak pada kebutuhan perekonomian untuk mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja. Karena itu, sinyal stabilitas dan kepastian hukum menjadi perhatian bersama, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Ajakan Airlangga agar investor tidak ragu kini berhadapan dengan tuntutan pengusaha akan kondisi politik yang kondusif. Perkembangan proses pengisian jabatan dan kepastian dalam menjalankan usaha akan menjadi hal yang dicermati investor saat menentukan langkah berikutnya.
