Defisit APBN Oktober 2026 Tembus Rp379,3 Triliun
Defisit APBN hingga Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB. Pendapatan negara tumbuh, sementara belanja subsidi dan kompensasi ikut meningkat.
Defisit APBN hingga Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kementerian Keuangan mengumumkan angka tersebut pada Jumat, 13 November 2026. Meski meningkat dibandingkan posisi September, defisit itu masih lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada September 2026, defisit tercatat 1,24 persen terhadap PDB. Sementara pada Oktober 2025, angkanya mencapai 2,02 persen. Keseimbangan primer hingga Oktober tahun ini masih surplus Rp114,8 triliun, meski lebih rendah dibandingkan surplus Rp125,5 triliun pada September.
Pendapatan negara tumbuh, pajak dan PNBP menguat
Pendapatan negara sampai akhir Oktober 2026 tercatat Rp2.618 triliun, setara 83 persen dari target APBN tahun ini. Realisasi tersebut ditopang penerimaan pajak yang tumbuh 23,2 persen secara tahunan, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan perbaikan kualitas sistem Coretax yang mendukung pembayaran pajak.
Realisasi restitusi pajak hingga Oktober mencapai Rp208,7 triliun, turun 38,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp340,5 triliun. Penurunan restitusi ini menjadi salah satu faktor yang ikut menahan belanja negara, menurut analisis Stockbit.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh lebih tinggi, yakni 37 persen secara tahunan, menjadi Rp551,8 triliun. Jumlah tersebut telah melampaui target APBN 2026. Kenaikan PNBP antara lain didorong surplus Bank Indonesia serta penerimaan Rp55 triliun dari penertiban kawasan hutan, yang dikategorikan sebagai penerimaan satu kali atau one-off.
Belanja naik, terutama untuk subsidi dan kompensasi
Di sisi pengeluaran, belanja negara tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu. Salah satu pos yang meningkat adalah pembayaran subsidi dan kompensasi, terutama kepada PT PLN dan PT Pertamina, yang mencapai Rp415,8 triliun atau naik 32 persen secara tahunan.
Kenaikan itu sejalan dengan bertambahnya volume BBM bersubsidi sebesar 9,5 persen dan pupuk bersubsidi sebesar 9,7 persen. Namun, realisasi kompensasi energi tercatat tidak berubah sejak Agustus, yakni Rp154,4 triliun. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian dalam membaca perkembangan defisit.
Program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran Rp173,2 triliun. Sementara itu, anggaran Badan Gizi Nasional untuk 2026 dipangkas dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Pemerintah pertahankan target defisit 2,85 persen
Pemerintah tetap mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Target itu dijaga meskipun sejumlah asumsi makroekonomi dalam APBN meleset, termasuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), lifting migas, dan nilai tukar rupiah.
Rata-rata ICP selama 2026 tercatat US$94,4 per barel, sedangkan lifting migas berada di bawah asumsi. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak awal tahun tercatat Rp17.529 per dolar AS. Adapun kurs tengah Bank Indonesia pada 12 November berada di Rp18.154 per dolar AS.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto telah mencapai Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target. Minat investor sempat tertekan setelah MSCI mengumumkan proses konsultasi terkait kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market.
Tekanan tersebut terlihat pada penurunan incoming bid SUN, dari Rp64,9 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp31 triliun pada 27 Oktober. Namun, minat investor kembali membaik. Pada lelang 10 November, nilai penawaran masuk meningkat menjadi Rp79,7 triliun.
Restitusi dan kompensasi energi jadi faktor penting
Stockbit menilai defisit yang relatif rendah sampai Oktober turut dipengaruhi oleh restitusi pajak yang lebih kecil dan tidak bertambahnya belanja kompensasi energi sejak Agustus. Dalam perhitungan sederhana, apabila restitusi mendekati angka tahun lalu dan kompensasi energi naik mengikuti laju pengeluaran selama tujuh bulan pertama, defisit bisa bertambah lebih dari Rp150 triliun.
Dengan asumsi tersebut, posisi defisit akan lebih dekat ke sekitar 2 persen terhadap PDB. Perhitungan itu merupakan simulasi Stockbit, bukan angka realisasi pemerintah. Di sisi lain, melandainya harga minyak dunia berpotensi mengurangi tekanan belanja subsidi dan kompensasi energi, sekaligus memberi ruang bagi stabilitas rupiah.
Perkembangan pendapatan dan belanja dalam dua bulan terakhir 2026 akan menentukan seberapa dekat realisasi akhir tahun dengan proyeksi pemerintah. Perhatian juga tertuju pada penerimaan yang bersifat tidak berulang dan pergerakan biaya energi, dua faktor yang dapat mengubah ruang fiskal dengan cepat.
