Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran untuk Daerah

Prabowo menyiapkan Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi kabupaten. Dana tambahan itu disebut berasal dari penghematan belanja pemerintah.

prabowo-siapkan-tambahan-anggaran-untuk-daerah

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten. Dana itu, yang disebut akan dikucurkan dalam waktu dekat, berasal dari penghematan belanja pemerintah.

Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan, hasil efisiensi anggaran harus kembali digunakan untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

“Penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat,” kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Besaran tambahan anggaran bergantung kebutuhan daerah

Alokasi yang diumumkan terdiri atas Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan sedikitnya Rp20 miliar untuk setiap kabupaten. Prabowo menyebut kabupaten dengan kebutuhan lebih besar, termasuk ibu kota kabupaten tertentu, berpeluang memperoleh tambahan dana di atas jumlah minimum.

Dengan demikian, angka Rp20 miliar bukan batas maksimal bagi kabupaten. Besaran akhirnya dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Prabowo juga berencana mengumpulkan para gubernur dan bupati untuk membahas penyaluran anggaran tersebut.

Rencana itu disampaikan sebagai bagian dari kebijakan penghematan belanja pemerintah. Prabowo mengatakan dana yang berhasil dihemat akan dialihkan ke daerah, bukan berhenti sebagai pengurangan belanja dalam anggaran negara.

Pengadaan barang dan jasa jadi sasaran efisiensi

Pemerintah, menurut Prabowo, melihat peluang penghematan pada belanja barang dan jasa yang nilainya mencapai sekitar Rp1.200 triliun dalam APBN. Ia memperkirakan sekitar 30 persen dari anggaran tersebut berpotensi dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan.

Prabowo menilai pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh banyak instansi dapat membuat harga barang serupa berbeda-beda. Ia mencontohkan pembelian obat oleh rumah sakit: satu jenis obat, menurutnya, bisa memiliki 20 hingga 30 harga berbeda.

Pemerintah berencana menyatukan sistem pengadaan agar pembelian barang dengan jenis dan spesifikasi sama tidak dilakukan secara terpisah oleh ratusan kabupaten maupun puluhan kementerian. Prabowo mengatakan mekanisme yang lebih terkoordinasi diharapkan membuat barang dengan mutu dan spesifikasi setara dibeli dengan harga yang sama.

“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” ujar Prabowo.

Ia menyebut pembenahan pengadaan berpotensi menghasilkan penghematan hingga 40 persen. Perkiraan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan pemborosan, termasuk praktik penggelembungan harga yang disoroti dalam belanja barang dan jasa.

Penghematan juga dikaitkan dengan sekolah

Dalam acara yang sama, Prabowo menyinggung perluasan program perbaikan sekolah. Ia menyebut anggaran yang semula direncanakan menjangkau 71.000 sekolah pada tahun ini berpotensi digunakan untuk memperbaiki hingga 88.000 sekolah.

Ia membandingkan rencana tersebut dengan capaian tahun sebelumnya. Anggaran yang awalnya ditujukan bagi 11.000 sekolah, kata Prabowo, pada akhirnya dapat menjangkau 16.000 sekolah.

Pemerintah juga memperluas penggunaan layar pintar untuk mendukung pembelajaran. Jika sebelumnya setiap sekolah memperoleh satu kelas dengan perangkat tersebut, tahun ini setiap sekolah ditargetkan mendapat tambahan sedikitnya tiga kelas. Prabowo menyebut ada sekolah yang menerima lima kelas.

Untuk menunjang penggunaan teknologi itu, pemerintah akan mengadakan pelatihan bagi guru dalam waktu dekat. Rencana tersebut berjalan beriringan dengan janji penambahan anggaran daerah, yang menurut Prabowo harus diarahkan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Besaran dan penyaluran dana tambahan kini menjadi hal yang perlu diperjelas dalam pembahasan bersama para kepala daerah. Pengawasan atas penggunaan anggaran juga akan menentukan apakah efisiensi yang dijanjikan benar-benar berubah menjadi layanan dan pembangunan yang dirasakan warga.

Wartarakyat