Prabowo Bidik Efisiensi Rp 400 Triliun dari Pengadaan

Prabowo menilai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terpisah memicu perbedaan harga dan kebocoran anggaran. Ia memperkirakan pembenahan sistem dapat menghemat Rp 400 triliun.

prabowo-bidik-efisiensi-rp-400-triliun-pengadaan

Presiden Prabowo Subianto menilai belanja barang dan jasa pemerintah belum berjalan efisien karena pengadaan dilakukan terpisah oleh setiap daerah dan kementerian. Dalam sambutannya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), ia menyebut pembenahan sistem belanja berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 400 triliun.

Prabowo mengatakan laporan para pakar di pemerintahan menunjukkan kebocoran besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebocoran itu, menurut dia, tidak hanya bersumber dari korupsi dan penggelembungan harga, tetapi juga dari pengadaan barang dan jasa yang tidak seragam.

“Kebocoran dari APBN dan APBD sangat besar saudara-saudara sekalian, belanja barang dan belanja jasa di Indonesia sekarang tidak pakai logika,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Pengadaan terpisah membuat harga barang berbeda

Prabowo mencontohkan pembelian obat oleh rumah sakit di berbagai provinsi dan kabupaten. Rumah sakit membeli sendiri-sendiri, padahal obat yang dibutuhkan dan spesifikasinya bisa sama. Akibatnya, harga untuk barang serupa berbeda-beda.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut satu jenis obat dapat memiliki 20 hingga 30 variasi harga. Persoalan serupa, kata dia, terjadi dalam pengadaan di kementerian dan lembaga negara: barang dengan spesifikasi yang sama bisa dibeli dengan harga yang tidak sama.

Pengadaan yang tersebar di banyak instansi dinilai membuat pemerintah kehilangan kesempatan untuk membeli dalam skala besar dan menyamakan harga. Ia menyinggung sekitar 500 kabupaten serta puluhan kementerian yang selama ini dapat melakukan pembelian secara terpisah.

“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” ujar Prabowo. Ia menilai sistem belanja perlu dirasionalisasi agar kebutuhan serupa tidak terus dibeli sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi.

Potensi penghematan disebut mencapai Rp 400 triliun

Prabowo memaparkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dari jumlah itu, ia memperkirakan sekitar 30 persen anggaran hilang akibat penggelembungan harga atau mark-up dan korupsi.

Dengan pembenahan pengadaan, ia memperkirakan pemerintah dapat menghemat sekitar Rp 400 triliun. Prabowo juga menyebut sistem yang lebih teratur berpotensi memangkas biaya hingga sekitar 40 persen. Angka-angka tersebut disampaikan sebagai perkiraan manfaat dari rencana efisiensi, bukan sebagai hasil penghematan yang telah terealisasi.

“Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun,” katanya. Ia berjanji akan membuktikan rencana penghematan itu dalam waktu dekat dengan mengumpulkan para gubernur dan bupati.

Gagasan yang disampaikan Prabowo adalah mengarahkan pengadaan menjadi lebih terpusat atau satu pintu. Dengan cara itu, pemerintah ingin memastikan barang yang sama dibeli dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang seragam. Rincian teknis pelaksanaan maupun jadwal penerapan sistem tersebut belum dijelaskan dalam sambutannya.

Tambahan anggaran untuk daerah dijanjikan segera

Prabowo mengatakan hasil efisiensi akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan daerah. Sebagai tindak lanjut, ia menjanjikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah dalam waktu dekat, dengan penggunaan dana yang harus diarahkan dan tepat sasaran.

Rencana alokasi yang disampaikan mencakup tambahan Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi. Sementara itu, setiap ibu kota kabupaten dijanjikan tambahan minimal Rp 20 miliar. Prabowo menyebut wilayah kabupaten yang lebih luas berpotensi memperoleh tambahan yang lebih besar.

“Anggarannya sudah siap, saya akan kucurkan dalam waktu dekat. Penghematan ini semua kita akan kerahkan ke rakyat,” ujar Prabowo. Ia tidak merinci lebih lanjut mekanisme penyaluran maupun program yang akan menjadi sasaran dana tersebut.

Besarnya potensi penghematan membuat rencana ini bergantung pada kemampuan pemerintah merapikan proses pengadaan sekaligus menjaga keseragaman harga dan kualitas. Publik dan pemerintah daerah kini menanti penjelasan tentang pelaksanaan serta arah penggunaan dana tambahan yang dijanjikan.

Wartarakyat