Harga Minyak Tembus US$105, Subsidi Energi RI Membengkak
Harga minyak dunia sempat menembus US$105 per barel. Di saat yang sama, subsidi dan kompensasi energi pemerintah telah mencapai Rp376,8 triliun hingga akhir September 2026.
Lonjakan harga minyak dunia mulai menambah tekanan terhadap APBN Indonesia. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan harga minyak sempat menembus US$105 per barel, sementara pembayaran subsidi dan kompensasi energi pemerintah telah mencapai Rp376,8 triliun hingga akhir September 2026.
Dalam pemaparan APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026), Suahasil menyebut kenaikan harga minyak dapat memengaruhi sejumlah sisi anggaran, mulai dari pendapatan hingga belanja. Dua acuan minyak dunia, Brent dan West Texas Intermediate (WTI), juga masih berada di level tinggi di tengah dinamika geopolitik.
"Harga komoditas kalau kita lihat itu, Brent itu sebelah kiri atas US$102 per barel. Tapi hari-hari ini kita sudah melihat US$105 dan ini semua pasti akan ada implikasi ke APBN kita. Implikasi kepada pendapatan, implikasi kepada belanja dan seterusnya," ujar Suahasil.
Subsidi energi mencapai Rp376,8 triliun
Hingga akhir September 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun. Nilai itu setara 84,3 persen dari pagu APBN dan meningkat 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil membandingkan pembayaran tersebut dengan realisasi tahun lalu. Hingga periode yang sama, pemerintah membayarkan Rp244,6 triliun. Pada 2026, pembayaran dilakukan setiap bulan dan sebagian besar ditujukan kepada Pertamina serta PLN.
"Tahun lalu baru dibayarkan Rp244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp376,8 triliun," kata Suahasil. Besarnya realisasi tersebut menunjukkan pembayaran subsidi dan kompensasi telah menggunakan sebagian besar pagu yang disediakan dalam APBN.
Namun, paparan itu juga memperlihatkan bahwa kenaikan pembayaran berjalan beriringan dengan meningkatnya konsumsi barang bersubsidi. Volume konsumsi BBM tercatat sebesar 13.408,6 ribu kiloliter, naik 9,1 persen secara tahunan. Sementara konsumsi LPG mencapai 5.761 juta kilogram, tumbuh 2,2 persen.
Konsumsi BBM dan LPG ikut meningkat
Data konsumsi tersebut menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan beban subsidi. Pemerintah mencatat adanya pertumbuhan penggunaan BBM dan LPG bersubsidi, sementara harga minyak global berada pada tingkat yang tinggi. Suahasil tidak merinci dalam pemaparan tersebut berapa porsi kenaikan pembayaran yang berasal dari masing-masing faktor.
Besaran subsidi dan kompensasi energi juga perlu dibaca bersama perubahan harga komoditas lain. Suahasil menyampaikan sejumlah komoditas mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO tercatat US$1.090,7 per ton, sedangkan nikel berada di level US$15.634 per ton.
Batu bara tercatat turun menjadi US$149,3 per ton. Harga emas melemah ke US$4.182 per troy ounce, sementara tembaga berada di US$14.244 per ton. Perbedaan arah pergerakan komoditas itu menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak berlangsung di tengah kondisi pasar yang tidak seragam.
Ketidakpastian global jadi perhatian pemerintah
Menurut Suahasil, volatilitas harga komoditas dipengaruhi ketidakpastian global. Dampaknya tidak terbatas pada harga barang, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang.
"Ini tentu akan memiliki implikasi pada pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi negara maju maupun negara berkembang. Bukan hanya kepada pertumbuhan ekonomi efeknya tapi juga kepada harga-harga komoditas," tuturnya.
Ia juga menyebut sejumlah lembaga internasional telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Proyeksi pertumbuhan 2026 tersebut diperkirakan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2025. Suahasil tidak menyebutkan nama lembaga maupun angka proyeksi dalam keterangan tersebut.
Pergerakan harga minyak dan komoditas lain akan menjadi salah satu faktor yang terus dicermati dalam pelaksanaan APBN. Pemerintah telah menyampaikan bahwa lonjakan harga minyak memiliki implikasi terhadap anggaran, sedangkan realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga September sudah mencapai 84,3 persen dari pagu. Perkembangan harga dan konsumsi berikutnya akan memberi gambaran lebih jelas mengenai tekanan yang perlu diantisipasi.
