Fadia Arafiq Minta Hukuman Ringan, Bukan Bebas
Fadia Arafiq tidak meminta bebas dalam pleidoi kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang. Tim hukumnya meminta keringanan dan mempersoalkan uang pengganti Rp2,6 miliar.
Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq tidak meminta dibebaskan dalam pleidoi perkara korupsi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (8/10/2026). Melalui tim penasihat hukumnya, ia meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan.
Penasihat hukum Fadia, Fadli Nasution, menegaskan bahwa pleidoi tersebut bukan permohonan agar kliennya bebas dari hukuman. Permintaan keringanan, menurut dia, disampaikan agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa.
“Pledoi kami bukan pledoi untuk pembebasan, kami minta keringanan kepada majelis hakim. Supaya yang adil dan yang terbaik buat terdakwa,” kata Fadli usai sidang.
Dalam pembelaan itu, tim hukum juga mempersoalkan sejumlah tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan paling besar yang mereka soroti adalah nilai uang pengganti yang harus dibayar Fadia: jaksa menuntut Rp2,6 miliar, sedangkan perhitungan pihak terdakwa menyebut Rp1,3 miliar.
Perbedaan perhitungan uang pengganti
Fadli mengatakan angka Rp1,3 miliar dihitung berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sama. Ia tidak menyebut angka tersebut sebagai keputusan akhir, melainkan menyerahkan perbedaan perhitungan itu kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan.
Dengan demikian, majelis hakim akan menentukan nilai yang digunakan dalam perkara tersebut. Fadli menyebut pilihan perhitungannya berada antara tuntutan penuntut umum sebesar Rp2,6 miliar dan angka Rp1,3 miliar yang diajukan tim penasihat hukum.
Persoalan uang pengganti menjadi salah satu bagian penting dalam pleidoi karena selisih kedua angka itu mencapai Rp1,3 miliar. Namun, tim hukum tidak meminta agar tuntutan tersebut dihapus seluruhnya. Mereka meminta hakim menilai kembali dasar penghitungan yang disampaikan masing-masing pihak.
Perbedaan pandangan itu menambah hal yang perlu diputus majelis hakim selain permintaan keringanan hukuman. Dalam sidang pembelaan tersebut, tim hukum juga menanggapi tuntutan KPK terkait barang bukti dan pencabutan hak politik Fadia.
Keberatan atas status barang bukti
Penasihat hukum Fadia mempersoalkan permintaan agar barang bukti dalam perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Fadli menilai tuntutan itu tidak menjelaskan perkara lain yang dimaksud, sehingga menurut timnya tidak cukup jelas.
“Menurut kami tidak bisa seperti itu. Perkara lain itu apa? Kan enggak jelas,” ujar Fadli.
Fadli berpandangan barang bukti yang disita dalam perkara Fadia semestinya dikembalikan kepada pihak asal penyitaan setelah perkara selesai, sesuai ketentuan yang berlaku. Keberatan itu disampaikan sebagai bagian dari pembelaan, sementara keputusan mengenai barang bukti tetap berada di tangan majelis hakim.
Tim penasihat hukum juga menolak tuntutan pencabutan hak politik selama lima tahun setelah Fadia selesai menjalani pidana. Hukuman tambahan yang diminta jaksa itu mencakup pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
Jaksa menuntut lima tahun penjara
Fadli menilai pencabutan hak politik tidak relevan diterapkan kepada kliennya. Ia berpendapat masyarakat seharusnya tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam demokrasi, termasuk memilih atau tidak memilih Fadia.
“Silakan masyarakat mau memilih lagi atau tidak. Oleh karena itu, pidana tambahan pencabutan hak politik itu menurut kami sudah tidak relevan dalam tuntutan,” kata Fadli.
Sebelumnya, KPK menuntut Fadia dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp250 juta. Jaksa juga meminta pembayaran uang pengganti Rp2,6 miliar serta pencabutan hak politik selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana.
Pleidoi Fadia, dengan demikian, tidak menghapus tuntutan pidana yang diajukan KPK, tetapi meminta hakim mempertimbangkan keringanan dan menilai sejumlah tuntutan tambahan. Majelis hakim kini akan menentukan putusan atas perbedaan perhitungan uang pengganti, status barang bukti, dan pencabutan hak politik tersebut.
Putusan pengadilan akan menjadi penentu bagi seluruh keberatan yang disampaikan tim pembela. Sampai majelis hakim menjatuhkan keputusan, tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa tetap menjadi dua posisi yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini.
