Hasyim Ungkap Rapat DPR soal Pasal 18 PKPU 19/2023

Hasyim Asy’ari menyebut Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 dibahas dalam RDP bersama Komisi II DPR pada September 2023. Ahmad Doli Kurnia sebelumnya mengaku tak mengingat pasal itu dibahas.

hasyim-ungkap-rapat-dpr-pasal-18-pkpu-19-2023

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari memaparkan kronologi pembahasan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam rapat bersama Komisi II DPR pada September 2023. Penjelasan itu disampaikan untuk membantah pernyataan mantan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang mengaku pasal tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat.

Pasal itu belakangan menjadi sorotan setelah dipersoalkan dalam gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, menilai ketentuan tersebut sebagai “Pasal Gibran banget” dan menganggapnya dibuat untuk meloloskan pencalonan Gibran. Hasyim membantah tuduhan bahwa norma itu diselundupkan atau dimanipulasi.

Surat konsultasi dikirim sebelum rapat DPR

Menurut Hasyim, rangkaian pembahasan bermula pada 19 September 2023. Pada hari itu, KPU mengirim surat kepada DPR untuk meminta konsultasi atas empat rancangan peraturan KPU. Salah satunya adalah draf PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar sehari kemudian, pada 20 September, dengan agenda konsultasi rancangan PKPU. Hasyim menyebut ketentuan yang kemudian menjadi Pasal 18 ayat (3) sudah tercantum dalam draf yang dibahas. Pada awalnya, menurut dia, norma tersebut berada di Pasal 19 ayat (2).

Dalam pembahasan itu, kata Hasyim, terdapat masukan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menyebut peserta rapat yang hadir antara lain Ahmad Doli Kurnia, yang kala itu memimpin Komisi II, serta Arsul Sani, yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Hasyim mengatakan materi draf tersebut kemudian disepakati sebagai kesimpulan RDP. Ia menyebut dokumen persetujuan ditandatangani para pimpinan lembaga yang terlibat, yakni Doli, Hasyim, anggota Bawaslu yang saat itu menjabat pelaksana harian ketua, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Hasyim sebut tak ada keberatan dalam RDP

Berbekal kronologi dan dokumen tersebut, Hasyim menyatakan Pasal 18 ayat (3) diketahui banyak pihak, dibahas bersama, dan disetujui peserta rapat. Ia juga mengatakan tidak ada catatan keberatan dari peserta RDP terhadap ketentuan itu.

“Tidak benar tuduhan penyelundupan pasal dan manipulasi pasal tersebut,” kata Hasyim. Menurut dia, KPU, Bawaslu, dan DKPP hadir serta terlibat dalam pembahasan. Bawaslu dan DKPP, lanjutnya, bahkan ikut menandatangani kesimpulan rapat.

Atas dasar itu, Hasyim menilai kemunculan pasal tersebut merupakan tanggung jawab bersama peserta RDP, bukan tindakan sepihak KPU. Ia juga meminta DKPP, yang menerima pengaduan terkait proses tersebut, memeriksa perkara secara adil dan proporsional serta berhati-hati terhadap potensi konflik kepentingan. Alasannya, DKPP ikut hadir dalam rapat dan menandatangani kesimpulan pembahasan.

Hasyim turut menyinggung pernyataan Arsul dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum yang membahas pasal tersebut. Ia melontarkan sindiran kepada Doli dan Arsul, lalu menutup dengan kalimat, “Lupa boleh, munafik jangan.” Pernyataan itu menjadi bagian dari bantahannya atas klaim bahwa pasal tersebut tidak pernah dibahas.

Doli mengaku masih menelusuri pembahasan

Doli sebelumnya menyampaikan bahwa, berdasarkan ingatannya, Pasal 18 ayat (3) tidak ada dalam materi yang dibahas bersama KPU. Ia mengatakan rapat saat itu, sepengetahuannya, berfokus pada perubahan terkait Mahkamah Konstitusi. Doli juga mengaku sedang mengonfirmasi kembali hal tersebut, termasuk kepada pihak sekretariat.

Perbedaan keterangan itu menjadi pokok silang pendapat antara kedua mantan pejabat tersebut. Hasyim mendasarkan bantahannya pada draf, kesimpulan rapat, dan tanda tangan para pimpinan lembaga. Doli, sementara itu, menyatakan tengah menelusuri kembali dokumen dan jalannya pembahasan.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditandatangani Hasyim pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober. Aturan itu mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk dokumen persyaratan pendidikan. Hasyim menyebut norma terkait telah melalui uji publik, konsultasi dengan kementerian terkait, pembahasan bersama DPR dan pemerintah, serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Ia juga mengatakan ketentuan tersebut dirumuskan sebelum putusan MK Nomor 90 yang menjadi dasar perubahan syarat pencalonan Gibran. Menurut Hasyim, norma itu berlaku umum dan tidak disusun untuk menguntungkan orang tertentu. Ia menambahkan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan uji materi PKPU tersebut ke Mahkamah Agung.

Polemik ini berangkat dari kritik atas ketentuan pendidikan dalam pencalonan dan kini berlanjut pada perbedaan ingatan tentang proses penyusunannya. Dokumen rapat, keterangan para peserta, dan pemeriksaan pengaduan akan menjadi bagian penting untuk menjernihkan bagaimana Pasal 18 ayat (3) dibahas serta siapa saja yang terlibat.

Wartarakyat