Insentif Rp1 Triliun Bukan Khusus untuk Program MBG

BGN menegaskan insentif fiskal Rp1 triliun bukan khusus untuk pemda yang menyukseskan MBG. Program itu akan menjadi salah satu indikator penilaian mulai 2027.

insentif-rp1-triliun-bukan-khusus-program-mbg

Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi mengenai insentif fiskal Rp1 triliun yang disebut diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) karena menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana tersebut bukan hadiah khusus untuk MBG, melainkan total anggaran insentif bagi daerah yang dinilai berkinerja baik melalui sejumlah indikator.

Juru Bicara BGN Ariandi Putra mengatakan insentif fiskal merupakan mekanisme apresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penilaian mencakup berbagai capaian pemda, sementara dukungan terhadap MBG baru akan menjadi salah satu indikator tambahan mulai 2027.

“Artinya, MBG bukan satu-satunya indikator yang menentukan pemberian insentif,” ujar Ariandi dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram BGN.

Insentif pemda dinilai dari beragam kinerja

Penjelasan serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Ia menyebut anggaran Rp1 triliun itu tidak dialokasikan hanya untuk menilai pelaksanaan MBG. Pemerintah menggunakan sejumlah ukuran untuk melihat kinerja daerah dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Indikator yang disebut Bima antara lain penurunan stunting, pengangguran, dan kemiskinan. Penilaian juga melihat layanan kesehatan dan pendidikan, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap program tiga juta rumah.

Aspek lain yang masuk dalam penilaian meliputi pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI, pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi salah satu ukuran kinerja.

Dengan cakupan tersebut, insentif fiskal dimaksudkan sebagai apresiasi yang lebih luas atas kinerja pemda, bukan imbalan yang hanya bergantung pada satu program. Bima menyatakan pemberian insentif diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memberi penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik.

MBG menjadi indikator tambahan pada 2027

Kemendagri berencana memasukkan peran aktif pemda dalam menyukseskan MBG sebagai kriteria tambahan mulai tahun depan. Penilaian tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap tata kelola dan transparansi, tetapi juga kemampuan daerah membangun ekosistem ekonomi lokal melalui program tersebut.

Dalam menilai pelaksanaan MBG, pemerintah akan memperhatikan ketepatan sasaran. Bima menyebut kelompok penerima yang menjadi perhatian mencakup peserta didik dan kelompok 3B, serta kontribusi program terhadap upaya penanganan stunting.

Penambahan indikator ini tidak mengubah posisi MBG menjadi satu-satunya penentu. Daerah tetap dinilai berdasarkan berbagai aspek kinerja, mulai dari layanan dasar hingga kondisi sosial dan ekonomi. Karena itu, keberhasilan menjalankan MBG akan menjadi bagian dari penilaian yang lebih menyeluruh.

BGN menegaskan klarifikasi tersebut untuk meluruskan pemahaman bahwa seluruh dana Rp1 triliun disiapkan khusus bagi pemda yang menjalankan MBG. Pernyataan mengenai alokasi insentif sebelumnya dinilai tidak utuh dipahami oleh sebagian media dan publik.

Besaran apresiasi untuk daerah berprestasi

Bima juga memaparkan besaran apresiasi untuk kategori penilaian. Pemenang pertama memperoleh Rp3 miliar, pemenang kedua Rp2 miliar, dan pemenang ketiga Rp1 miliar. Angka-angka itu merupakan besaran apresiasi yang ia sampaikan untuk para pemenang, sedangkan Rp1 triliun merujuk pada total anggaran insentif.

Perbedaan antara total alokasi dan penghargaan bagi daerah penting dicermati agar informasi mengenai insentif tidak dikaitkan hanya dengan MBG. Mulai 2027, program tersebut memang masuk dalam indikator penilaian, tetapi hasil akhir tetap mempertimbangkan capaian pemda pada berbagai bidang.

Rincian kriteria dan mekanisme penilaian akan menentukan bagaimana kontribusi daerah terhadap MBG diperhitungkan bersama indikator lainnya. Bagi pemda, tantangannya bukan sekadar menjalankan program, melainkan memastikan layanan publik dan sasaran program berjalan sesuai tujuan.

Wartarakyat