Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo, DPR Dukung Penindakan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung pencopotan AKBP Andhika Dharma Sena sebagai Kapolres Sukoharjo. Polri meminta para kapolres mengevaluasi tindakan dan menjaga profesionalisme.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo. Pergantian itu dilakukan setelah penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan dinilai sebagai respons atas masukan masyarakat.
Habiburokhman menyampaikan dukungan tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia menilai Polri perlu menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa ragu.
“Kita support dan kita mendukung ya, pokoknya siapa pun anggota melakukan pelanggaran, jangan malu-malu kita harus tindak,” kata Habiburokhman.
Menurut dia, respons terhadap keluhan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Komisi III DPR, kata Habiburokhman, mendukung proses pengusutan yang dilakukan Polri atas perkara tersebut.
Pergantian Kapolres Sukoharjo tertuang dalam telegram Kapolri
Pencopotan Andhika tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal Senin, 2 November 2026. Ia dimutasikan menjadi Perwira Menengah Stamaops Polri. Keputusan itu sekaligus mengubah susunan pimpinan di dua kepolisian resor di Jawa Tengah.
Jabatan Kapolres Sukoharjo kini diisi AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya memimpin Polres Boyolali. Posisi Kapolres Boyolali kemudian dipercayakan kepada AKBP Christopher Adhikara Lebang. Sebelumnya, Christopher bertugas sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut mutasi tersebut sebagai bagian dari upaya pembenahan internal. Ia mengatakan langkah itu ditujukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan performa Korps Bhayangkara secara berkelanjutan.
“Mutasi ini merupakan bentuk komitmen Kapolri dalam melakukan pembenahan internal dan meningkatkan profesionalisme secara konsisten dan berkelanjutan sesuai program prioritas Kapolri,” kata Trunoyudo.
Pernyataan itu disampaikan Trunoyudo kepada wartawan pada Senin (2/11/2026). Telegram mutasi tersebut menjadi dasar perubahan jabatan, sementara proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait tetap berjalan.
Polri minta para kapolres mengambil pelajaran
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir meminta para kapolres menjadikan insiden penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran sebagai bahan evaluasi. Menurut dia, penegakan hukum harus berlangsung profesional dan sesuai prosedur, dengan tetap memperhatikan nilai etika serta proporsionalitas tindakan.
Isir menyampaikan hal itu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026). Ia juga mengungkapkan sejumlah pejabat di tingkat polres telah diperiksa. Andhika, yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukoharjo, dimutasi sekaligus menjalani evaluasi dan proses pemeriksaan.
“Harapan kami tentunya kepada kawan-kawan yang saat ini lagi menjadi Kapolres, Kapolresta, Kapolrestro, dan Kapolrestabes, ayo bercermin mengambil pembelajaran dari kejadian insiden ini,” ujar Isir.
Ia mengingatkan bahwa kapolres merupakan pimpinan di wilayahnya. Karena itu, tindakan dan keputusan yang diambil dalam penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dan tepat.
Pesan tersebut menempatkan pencopotan bukan hanya sebagai pergantian jabatan, melainkan juga pengingat bagi jajaran kepolisian tentang pentingnya prosedur dan etika dalam menjalankan kewenangan. Namun, proses pemeriksaan tetap menjadi bagian yang menentukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.
Akuntabilitas jadi perhatian dalam penanganan perkara
Dukungan DPR dan imbauan internal Polri bertemu pada satu hal: setiap anggota yang terbukti melanggar harus ditindak, sementara penegakan hukum tetap berjalan dengan cara yang profesional. Habiburokhman menyatakan Komisi III mendukung pengusutan, sedangkan Isir meminta para pimpinan kepolisian di daerah mengevaluasi tindakan dan keputusan mereka.
Rangkaian langkah itu berlangsung setelah penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Bahan yang disampaikan Polri belum merinci hasil pemeriksaan maupun bentuk tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang diperiksa. Karena itu, perkembangan proses tersebut akan menjadi perhatian dalam menilai sejauh mana pembenahan internal dijalankan.
Perubahan pimpinan di Sukoharjo dan Boyolali sudah ditetapkan melalui mutasi. Berikutnya, publik menanti proses pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur dan menghasilkan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian dalam kasus ini.
