Karhutla Diduga untuk Rusak Citra Pemerintah, KLH Dalami
KLH/BPLH mendalami informasi intelijen tentang dugaan pembakaran hutan untuk merusak citra pemerintah. Investigasi juga mencakup kebakaran di area konsesi 335 perusahaan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mendalami informasi intelijen mengenai dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sengaja dilakukan untuk merusak citra pemerintah. Ia menegaskan, dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih harus diverifikasi.
Jumhur menyampaikan hal itu dalam kegiatan International Conference on Peatland Research and Innovation di Pekanbaru, Riau, pada akhir Oktober. Informasi tersebut disampaikan kepada publik pada Senin (2/11). Menurut dia, penelusuran diperlukan untuk memastikan kebenaran kabar sekaligus mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat.
“Ada informasi intelijen yang sedang kami dalami, yaitu dugaan bahwa terdapat pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran untuk merusak citra pemerintah,” kata Jumhur, seperti dikutip Antara.
Ia menyebut dugaan itu serius apabila terbukti. Namun, pemerintah belum bisa menarik kesimpulan sebelum memperoleh fakta dan bukti yang memadai. Karena itu, informasi intelijen tersebut masih menjadi bagian dari materi yang perlu diperiksa, bukan penetapan bahwa pembakaran bermotif sabotase telah terjadi.
KLH periksa kebakaran di konsesi 335 perusahaan
Di tengah pendalaman dugaan tersebut, KLH/BPLH melakukan investigasi terhadap kebakaran yang terjadi di area konsesi milik 335 perusahaan. Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui kondisi setiap lokasi dan penyebab kebakaran. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Skala kebakaran di lokasi-lokasi itu beragam. Jumhur mengatakan ada area yang terbakar seluas dua hektare, lima hektare, hingga beberapa lokasi yang mencapai ratusan hektare. Pemerintah, katanya, perlu memeriksa setiap area secara satu per satu agar penyebab kebakaran tidak disamaratakan.
“Seluruh area yang terbakar harus kami verifikasi satu per satu. Ada yang terbakar dua hektare, lima hektare, bahkan ada beberapa yang mencapai ratusan hektare,” ujar Jumhur.
Menurut dia, verifikasi juga penting untuk memastikan apakah kebakaran berkaitan dengan kelalaian pemilik konsesi atau melibatkan pihak lain. Pemerintah belum dapat menyatakan siapa yang bersalah sebelum pemeriksaan lapangan selesai dan bukti terkumpul.
Jumhur mengingatkan bahwa penjatuhan sanksi tanpa memastikan fakta terlebih dahulu berisiko menimbulkan persoalan hukum. Hasil investigasi, karena itu, akan digunakan untuk menentukan langkah terhadap pemilik konsesi maupun pihak lain yang terbukti terlibat.
Pembakaran terbuka berisiko meluas
Selain dugaan pembakaran yang disebut bermotif merusak citra pemerintah, KLH/BPLH juga menelusuri berbagai kemungkinan penyebab kebakaran. Pemantauan lapangan menunjukkan kebakaran terjadi di beragam lokasi, termasuk lahan yang belum digarap dan area perkebunan kelapa sawit.
Jumhur menyebut terdapat indikasi kebakaran yang bersumber dari aktivitas manusia, terutama praktik pembukaan lahan oleh masyarakat. Dalam sejumlah area terbuka, kata dia, terdapat pemahaman bahwa lahan dapat dibakar hingga dua hektare. Persoalannya, api dapat merambat ke wilayah lain dan memicu kebakaran yang lebih luas.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memeriksa keadaan dan penyebab api di masing-masing lokasi. Dugaan motif tertentu, praktik pembukaan lahan, serta kemungkinan kelalaian tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum seluruh bukti diuji.
KLH/BPLH menyatakan investigasi akan menjadi pijakan bagi penegakan hukum. Prinsipnya, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi penentuan itu mesti didasarkan pada verifikasi lapangan.
Verifikasi jadi dasar penegakan hukum karhutla
Kasus ini menempatkan dua hal sekaligus dalam perhatian pemerintah: penanganan kebakaran di ratusan konsesi dan pemeriksaan atas informasi mengenai dugaan pembakaran yang disengaja. Jumlah area yang diperiksa serta beragamnya luas kebakaran membuat penelusuran setiap lokasi menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Jumhur menekankan bahwa pemerintah tidak bisa lebih dulu menunjuk pihak yang bersalah. Ia menyebut perkara ini sebagai persoalan hukum yang menuntut kepastian fakta dan bukti sebelum keputusan diambil.
Dengan demikian, dugaan upaya merusak citra pemerintah masih menunggu hasil pendalaman. Publikasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab akan menjadi ukuran penting bagi transparansi penanganan karhutla ke depan.
