Lima Merek Beras Fortifikasi Diselidiki Bareskrim
Bareskrim menyidik lima merek beras fortifikasi yang kandungan gizinya tak sesuai label. Polisi menyita lebih dari enam ton beras, sementara Bapanas memperkirakan kerugian ekonomi nasional mencapai Rp89 triliun.
Bareskrim Polri menaikkan penyelidikan dugaan peredaran lima merek beras fortifikasi yang tidak sesuai label ke tahap penyidikan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026), polisi menyebut produk-produk itu diproduksi PT DTA dan tidak memiliki kandungan vitamin tambahan sebagaimana semestinya pada beras fortifikasi.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto mengatakan penyidik telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti dari pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta hasil uji laboratorium. Polisi berencana menetapkan tersangka dalam waktu dekat, tetapi pada saat keterangan disampaikan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Lima merek beras fortifikasi tak sesuai hasil uji
Lima merek yang diperiksa adalah Idola Hijau, Idola Merah, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma. Pemeriksaan dilakukan Satgas Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan pengujian sampel di laboratorium PT Saraswanti Indo Genetech.
Hasil pengujian menunjukkan mutu dan kandungan gizi beras tersebut tidak sesuai dengan informasi pada kemasan. Suhasto menyatakan kelima merek itu terbukti tidak memiliki tambahan vitamin yang diwajibkan untuk produk beras fortifikasi.
Penyidik telah memeriksa 12 saksi, termasuk pelapor dari Bapanas serta pihak PT DTA. Direktur dan kepala operasional perusahaan juga telah diperiksa dan akan kembali dipanggil dalam proses penyidikan.
Barang bukti yang disita mencakup 1.194 kemasan beras dengan berat total 6.405 kilogram. Nilai beras tersebut diperkirakan Rp155,26 juta. Polisi juga menyita satu rangkaian mesin penggilingan beras atau rice milling unit yang ditaksir bernilai Rp1 miliar.
PT DTA diduga mengemas ulang beras medium
Menurut Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Dery Agung Wijaya, PT DTA menggunakan beras medium yang kemudian dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga beras medium disebut berada di kisaran Rp13.500 per kilogram.
Setelah dikemas ulang sebagai produk fortifikasi, beras dijual dengan selisih harga yang lebih tinggi. Dery menyebut keuntungan dalam perhitungan per kilogram dapat mencapai Rp23.000 hingga Rp37.500, bergantung pada kemasan dan harga jual. Angka itu merupakan gambaran yang disampaikan penyidik, bukan putusan pengadilan.
Dalam periode April hingga Agustus 2026, perusahaan diperkirakan memproduksi sekitar 2.500 ton beras fortifikasi. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp18.100 hingga Rp27.998 per kilogram, nilai ekonomis produksinya diperkirakan mencapai Rp69,995 miliar.
Angka tersebut merujuk pada nilai ekonomis produksi, bukan jumlah keuntungan bersih yang telah dipastikan. Penyidikan masih berjalan untuk mengurai praktik produksi dan pemasaran serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.
Bapanas perintahkan produk ditarik dari peredaran
Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Hermawan menyebut estimasi kerugian perekonomian akibat peredaran beras fortifikasi palsu secara nasional mencapai Rp89 triliun. Perhitungan itu menggunakan asumsi keuntungan rata-rata Rp23.000 per kilogram dan perkiraan jumlah barang yang beredar serta jumlah penduduk.
Hermawan mengatakan produsen nakal diduga mengemas ulang beras medium atau premium dengan label fortifikasi, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Menurut Bapanas, belum adanya aturan harga eceran tertinggi khusus beras fortifikasi turut menjadi latar dalam perhitungan selisih harga. Ia menyebut penambahan satu persen kernel beras fortifikan diperkirakan hanya menambah biaya sekitar Rp1.000.
Kernel adalah butiran beras yang telah diperkaya zat gizi untuk dicampurkan dengan beras biasa. Bapanas mendefinisikan beras fortifikasi sebagai beras yang ditambahkan kernel tersebut agar memiliki komposisi zat gizi tertentu. Proses produksinya harus memenuhi standar, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025.
Bapanas menyatakan telah meminta jajarannya menghentikan produksi, menarik produk dari peredaran, dan mencabut izin terkait. Sementara itu, Bareskrim masih melanjutkan penyidikan. Hasilnya akan menentukan siapa yang bertanggung jawab sekaligus menjadi dasar penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi klaim pada kemasan.
