Luhut Usul Kerugian Negara Tak Jadi Patokan Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo menyetujui kajian DEN yang mengusulkan kerugian negara tidak menjadi patokan tindak pidana korupsi. Usulan itu merujuk pada UNCAC dan menyoroti dampaknya terhadap kegiatan bisnis.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Dalam kajian DEN, unsur kerugian keuangan negara tidak menjadi patokan korupsi dan penanganannya perlu mengacu pada standar internasional.
Luhut mengatakan Prabowo menyetujui kajian yang disusun tim DEN. Usulan itu merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
“Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” kata Luhut.
Menurut Luhut, definisi yang menjadi perhatian timnya menitikberatkan pada penyuapan atau bribery. Ia menilai, Indonesia selama ini memasukkan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, sementara unsur tersebut tidak disebut dalam definisi yang ia rujuk dari UNCAC.
DEN soroti risiko dalam kegiatan bisnis
Luhut menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang menerapkan kerugian keuangan negara sebagai kategori korupsi. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat memberatkan kegiatan usaha, termasuk aksi korporasi badan usaha milik negara yang berada di bawah naungan BPI Danantara.
Ia mengingatkan bahwa setiap kegiatan bisnis memiliki risiko. Karena itu, menurut Luhut, kerugian dalam suatu kegiatan usaha tidak semestinya langsung disamakan dengan tindak pidana korupsi. Kajian DEN, kata dia, penting agar penanganan perkara tidak menghambat ruang gerak bisnis.
“Setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Nah, ini saya kira penting,” ujar Luhut.
Usulan tersebut muncul di tengah peran Danantara dalam mengelola BUMN. Luhut menilai unsur kerugian negara dapat menjadi beban ketika badan usaha melakukan kegiatan bisnis. Namun, ia tidak merinci perubahan aturan atau mekanisme hukum yang akan ditempuh untuk mengakomodasi kajian DEN.
Perbedaan rumusan UNCAC dan UU Tipikor
UNCAC memuat sejumlah bentuk tindak pidana korupsi, bukan hanya penyuapan. Di antaranya suap terhadap pejabat publik nasional maupun asing, penggelapan atau pengalihan kekayaan oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, memperkaya diri secara tidak sah, serta penyuapan dan penggelapan di sektor swasta.
Konvensi itu juga mencakup pencucian dan penyembunyian hasil kejahatan serta tindakan menghalangi penyidikan. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Luhut menyebut rujukan pada konvensi tersebut sebagai dasar bagi kajian DEN mengenai definisi korupsi.
Di sisi lain, hukum nasional memiliki pengaturan tersendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggolongkan setidaknya 30 perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara diatur, antara lain, dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Dengan demikian, usulan DEN menyentuh perbedaan antara rujukan internasional dan rumusan yang berlaku dalam UU Tipikor. Persetujuan Prabowo terhadap kajian, sebagaimana disampaikan Luhut, belum dengan sendirinya mengubah ketentuan dalam undang-undang. Penyesuaian definisi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai aturan dan penerapannya.
Usulan masih perlu dibahas dalam kerangka hukum
Perdebatan utamanya adalah bagaimana membedakan kerugian dalam risiko bisnis dari perbuatan yang memenuhi unsur korupsi. Luhut menyoroti dampak aturan terhadap aktivitas perusahaan negara, sedangkan ketentuan yang berlaku tetap menempatkan kerugian keuangan negara dalam sejumlah pasal UU Tipikor.
Kajian DEN kini menjadi bahan bagi pemerintah untuk menimbang arah penanganan korupsi dan kepastian hukum bagi kegiatan usaha. Pembahasan berikutnya akan menentukan apakah usulan itu berujung pada perubahan kebijakan atau peraturan, sekaligus bagaimana memastikan upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan.
