MA Batalkan Suket SMA Gibran, Ini Dasar Putusannya
MA membatalkan Suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan pencabutannya. Putusan memuat enam pertimbangan, termasuk soal dokumen dan asas kecermatan.
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan memerintahkan pemerintah mencabutnya. Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menguraikan enam pertimbangan, mulai dari kewenangan peradilan tata usaha negara hingga dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut.
Salinan putusan itu dirilis pada Selasa, 10 November 2026. Perkara bermula dari gugatan advokat Subhan Palal terhadap surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Gugatan Subhan semula tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Subhan mengajukan kasasi, dan MA mengabulkan gugatannya setelah memeriksa perkara tersebut.
MA menilai PTUN dapat mengoreksi dampak pelanggaran administrasi
Pertimbangan pertama MA menyangkut kewenangan peradilan tata usaha negara. Menurut majelis, PTUN memang tidak dapat memeriksa sengketa proses pemilu khusus karena adanya batasan subjek, objek, dan tenggang waktu. Namun, setelah masa tersebut lewat dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang berdampak pada demokrasi serta kedaulatan pemilih, PTUN dinilai tetap memiliki kewenangan korektif dan remedial.
Dalam pertimbangan kedua, MA menyebut persoalan administrasi itu bukan hanya menyangkut kepentingan para kontestan pemilu, melainkan juga kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih patut memperoleh hak gugat. MA menilai Subhan, sebagai warga negara yang memiliki hak tersebut, mempunyai kepentingan hukum terkait persyaratan calon wakil presiden.
Persyaratan yang dirujuk dalam putusan adalah Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. MA mengaitkan hak gugat itu dengan kepentingan untuk menegakkan aturan mengenai syarat pencalonan.
Putusan MK menjadi fakta hukum baru
Pertimbangan ketiga berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. MA menyebut putusan tersebut sebagai fakta hukum baru yang telah menguji objek sengketa dan mengubah keadaan hukum, sehingga berimplikasi terhadap keberadaan surat keterangan yang dipersoalkan.
Perubahan itu menjadi dasar bagi MA untuk menolak keberatan pihak tergugat mengenai gugatan yang dianggap kedaluwarsa dan kurang pihak. Dalam pertimbangan keempat, majelis menyatakan perkara perlu diperiksa dengan mengutamakan keadilan substantif, bukan semata-mata persoalan prosedural. MA juga menyebut pengujian terhadap surat tersebut sebagai upaya menyelaraskan putusannya dengan putusan MK dan menerapkan asas ius curia novit, yakni hakim dianggap mengetahui hukum.
Dengan landasan itu, MA menyimpulkan eksepsi yang diajukan pihak tergugat tidak beralasan hukum. Majelis lalu memeriksa substansi objek sengketa, meski sebelumnya pengadilan tingkat pertama dan banding tidak mengabulkan gugatan Subhan.
Dokumen penyetaraan dinilai tidak membuktikan kelulusan
Pertimbangan kelima berfokus pada dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket. MA menyebut certificate of attendance, catatan akademik, penjelasan nilai, serta dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan surat itu tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut, menurut majelis, hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA, SMK, atau sederajat. Penilaian ini menjadi bagian penting dari alasan majelis membatalkan surat keterangan tersebut.
Pertimbangan keenam berkaitan dengan tata cara penyetaraan. Menurut MA, penyetaraan satuan pendidikan yang memakai kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan satuan pendidikan berkurikulum nasional harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar. Jika tidak, tindakan itu dinilai tidak cermat dan dapat memengaruhi fakta materiil dalam keputusan administrasi.
Atas dasar itu, MA menilai penerbitan Suket tersebut melanggar asas kecermatan formal. Majelis menyatakan cukup alasan untuk mengabulkan kasasi tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.
MA perintahkan surat keterangan dicabut
Dalam amar putusan, MA mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya, membatalkan putusan PT TUN Jakarta dan PTUN Jakarta, serta menyatakan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak berlaku. Pemerintah juga diwajibkan mencabut surat yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 itu.
Perkara ini menempatkan kembali perhatian pada pentingnya ketelitian administrasi dalam penerbitan dokumen pendidikan, terutama ketika dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan jabatan publik. Pelaksanaan perintah pencabutan dan tindak lanjut pemerintah atas putusan MA menjadi tahap berikutnya yang akan menentukan bagaimana keputusan itu diterapkan.
