Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Polri terus menelusuri dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. DPR akan meminta penjelasan Kapolri mengenai motif dan pihak di balik perkara tersebut.
Polri masih mendalami dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan tim penyidik menelusuri kemungkinan tersebut, sementara Komisi III DPR menjadwalkan rapat dengan Kapolri untuk membahas perkara dan mencari tahu pihak di balik penyadapan.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep saat dihubungi pada Minggu, 8 November 2026. Ia tidak menyampaikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur makar dalam perkara itu.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Prabowo. Polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Pada tahap awal, perkara mereka terkait dugaan penyadapan dan akses ilegal atas informasi elektronik.
Penyidik telusuri motif penyadapan
Pendalaman dugaan makar menandai bahwa penyidikan tidak hanya menelusuri cara penyadapan dilakukan. Aparat juga berupaya mencari tahu tujuan pengumpulan informasi dan motif di balik tindakan yang disangkakan kepada para tersangka. Namun, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan indikasi perkara itu mulai mengarah pada kemungkinan makar. Ia menegaskan, penetapan unsur tersebut tidak bisa dilakukan terburu-buru dan harus ditopang fakta serta bukti yang cukup.
“Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana (makar), tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup,” kata Yusril.
Yusril menyebut penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP. Menurut dia, pengembangan perkara dapat membantu mengungkap untuk apa informasi hasil penyadapan dikumpulkan dan ke mana tujuannya. Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa indikasi tersebut masih bersifat sementara, bukan keputusan final bahwa tindak pidana makar telah terjadi.
Dengan demikian, dugaan penyadapan dan kemungkinan makar perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai kesalahan para tersangka. Penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana bergantung pada hasil penyidikan serta bukti yang dapat diuji dalam proses hukum.
Empat tersangka dan permohonan perlindungan saksi
Selain Prabowo, temuan awal yang disampaikan kepolisian menunjukkan dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pihak lain, termasuk menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Rincian mengenai sasaran serta peran masing-masing pihak masih menjadi bagian dari penyidikan.
Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet tidak ditahan karena sedang sakit, menurut keterangan yang diberitakan CNN Indonesia.
Polri juga mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam saksi. Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan permohonan itu masih ditelaah. Ia tidak merinci identitas para saksi yang dimintakan perlindungan.
Keberadaan permohonan tersebut menunjukkan penyidik tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Namun, LPSK belum menjelaskan hasil penelaahan maupun langkah perlindungan yang akan diberikan.
DPR akan meminta penjelasan Kapolri
Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan rapat akan membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk upaya mengungkap dalang dan motifnya.
Rapat baru dapat dilaksanakan setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November. Habiburokhman menyatakan pimpinan Komisi III akan hadir dan komisinya akan mengawal penanganan perkara sampai tuntas. Ia menegaskan siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Perhatian kini tertuju pada hasil pendalaman penyidik dan penjelasan Polri di hadapan DPR. Keduanya akan menjadi bagian penting untuk memperjelas rangkaian peristiwa, motif, serta dasar hukum yang digunakan, sembari memastikan dugaan yang berkembang tetap diuji berdasarkan bukti.
