Bakom: Dugaan Penyadapan Jadi Ujian Penegakan Hukum

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyebut penanganan dugaan penyadapan Presiden Prabowo sebagai pesan bahwa hukum berlaku bagi semua pihak. Penyidikan masih berjalan.

bakom-dugaan-penyadapan-ujian-penegakan-hukum

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyebut penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai penegasan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun. Pernyataan itu disampaikan di tengah penyidikan yang masih berjalan dan sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Syahganda mengatakan Presiden Prabowo berkomitmen membuktikan hukum dapat ditegakkan tanpa memandang jabatan. Menurut dia, selama ini masyarakat kerap melihat hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pemerintahan Prabowo, kata Syahganda, berupaya mengubah paradigma tersebut.

Kasus penyadapan masih dalam penyidikan

Perkara yang menjadi latar pernyataan Bakom itu berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik. Bareskrim Polri menyatakan masih mendalami dugaan makar yang turut mengemuka dalam kasus tersebut. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan tim terus bekerja menelusuri dugaan itu.

Dalam perkembangan yang dilaporkan CNNIndonesia.com, Bareskrim menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka, yaitu Listyo, Ahrie, dan Eko, disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok. Slamet tidak ditahan karena sedang sakit.

Penetapan tersangka dan sangkaan pidana tersebut belum menjadi putusan pengadilan. Para pihak tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan, sementara dugaan tindak pidana harus dibuktikan dalam persidangan. Bareskrim juga membantah kabar di media sosial yang menyebut mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis telah ditetapkan sebagai tersangka.

Di tengah penyidikan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan Polri terkait perlindungan enam saksi. Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan lembaganya masih menelaah permohonan tersebut dan belum mengambil keputusan per Minggu (8/11).

Bakom kaitkan penegakan hukum dengan kepentingan rakyat

Syahganda menilai pengungkapan kasus itu juga menjadi pengingat bagi pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka nikmati bersumber dari rakyat. Ia menyebut petani dan nelayan sebagai pahlawan bangsa karena terus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia kemudian mengaitkan pesan tersebut dengan sejumlah program pemerintah, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial, Cek Kesehatan Gratis, serta perbaikan program Makan Bergizi Gratis. Menurut Syahganda, berbagai program itu mencerminkan keberpihakan Presiden kepada masyarakat.

Di sektor pertanian, ia menyoroti pemangkasan aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, terutama dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Syahganda menyatakan akses pupuk kini lebih mudah dan Nilai Tukar Petani mencapai 132, angka tertinggi yang pernah tercatat menurut keterangannya.

Ia juga menyebut Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas dalam dua tahun pemerintahan Prabowo. Produksi beras, menurut Syahganda, berada pada tingkat tertinggi dalam sejarah, sementara cadangan beras nasional mencapai posisi terkuat.

Sejumlah isu lain masih menunggu kejelasan

Kasus ini turut memunculkan beragam informasi dan tanggapan dari sejumlah tokoh. Bahlil Lahadalia, yang namanya disebut-sebut dalam isu tersebut, membantah terlibat maupun mengikuti rapat dengan pihak yang diduga terkait sebelum penangkapan. Ia menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi mengenai dirinya jika somasi tidak direspons.

Presiden Prabowo juga menerima kunjungan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/11). Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan itu membahas pertukaran pandangan mengenai isu terkini.

Bagi Syahganda, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya hukum yang berlaku setara dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Namun, proses penyidikan masih harus berjalan dan setiap dugaan perlu diuji melalui mekanisme hukum. “Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” ujarnya.

Wartarakyat