Penyadapan Presiden: Habiburokhman Minta Sosok Besar Diungkap
Habiburokhman meminta penyidik mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga ke pihak yang diduga merencanakan atau mengambil manfaat. Ia menegaskan identitas sosok besar yang dimaksud harus dibuktikan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta aparat mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Ia menduga ada sosok berpengaruh yang berada di balik operasi itu, tetapi menegaskan identitasnya tidak boleh ditebak tanpa bukti.
Habiburokhman menyampaikan hal tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tak bisa dipandang sebagai perkara biasa karena berpotensi menyangkut keselamatan negara.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam,” kata Habiburokhman. Ia menilai penyidik perlu menelusuri bukan hanya pelaksana, melainkan juga pihak yang mungkin merencanakan atau mengambil manfaat dari aktivitas tersebut.
Habiburokhman minta penyelidikan diperluas
Habiburokhman menyebut kemungkinan adanya kepentingan politik di balik dugaan penyadapan itu. Namun, ia tidak menunjuk nama atau kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa pengungkapan harus bertumpu pada hasil penyelidikan, bukan dugaan yang berkembang di ruang publik.
“Kita nggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana,” ujarnya. Ia meminta aparat mencari tahu apakah ada pihak lain di luar orang-orang yang diduga terlibat langsung dalam perkara tersebut.
Menurut Habiburokhman, penyelidikan semestinya tidak berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal di Mabes Polri. Kelompok maupun tokoh politik juga, menurut dia, perlu ditelusuri apabila terdapat bukti yang mengarah pada peran mereka.
Ia mendorong agar penyidik mempertimbangkan pasal-pasal terkait makar dan keamanan negara, selain pasal lain yang relevan. Namun, penerapan pasal pidana tetap harus disesuaikan dengan bukti serta unsur perbuatan yang ditemukan dalam penyidikan.
“Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana,” kata Habiburokhman.
Ia juga menyebut kemungkinan penggunaan pasal terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE) maupun tindak pidana korupsi (Tipikor). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai dorongan agar perkara diperiksa dari berbagai sisi, bukan sebagai kesimpulan mengenai pasal yang telah ditetapkan penyidik.
Polri telah menetapkan tersangka dalam perkara
Perkara ini sebelumnya diumumkan Polri sebagai dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengatakan penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Dalam keterangan yang dikutip sumber pemberitaan, penyidik menduga terdapat penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia. Informasi mengenai penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan; dugaan terhadap pihak-pihak terkait belum dengan sendirinya membuktikan kesalahan mereka.
Perkembangan berikutnya, kepolisian juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengatakan keputusan itu diambil setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.
Dalam materi pemberitaan yang tersedia, belum dijelaskan secara terperinci hubungan setiap tersangka dengan dugaan penyadapan maupun peran pihak yang disebut Habiburokhman sebagai sosok besar. Karena itu, penelusuran alur perintah, pelaksanaan, serta kemungkinan penerima manfaat masih menjadi hal yang diminta untuk dibuka melalui penyidikan.
Identitas pihak lain diminta dibuktikan
Desakan Habiburokhman menempatkan perhatian pada kemungkinan adanya aktor di luar pelaksana teknis. Ia meminta penyidik tidak hanya mengungkap siapa yang diduga melakukan tindakan, tetapi juga mencari tahu motif dan pihak yang mungkin mengambil keuntungan, dengan tetap mengandalkan bukti.
Pada saat yang sama, proses hukum perlu membedakan antara dugaan, keterangan pihak yang berkepentingan, dan fakta yang sudah dibuktikan. Pengungkapan yang menyeluruh dapat membantu menjelaskan cakupan perkara, sementara proses yang cermat diperlukan agar tuduhan tidak diarahkan kepada orang atau kelompok tanpa dasar.
Publik kini menanti perkembangan penyidikan, termasuk penjelasan mengenai dugaan akses terhadap nomor Presiden dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Jawaban atas pertanyaan itu akan bergantung pada bukti yang dihimpun aparat serta keterbukaan penanganan perkara, bukan semata-mata pada dugaan tentang adanya tokoh besar di baliknya.
