Revisi UU Sisdiknas Disiapkan Usai Polemik Suket Gibran
Komisi X DPR berencana memasukkan aturan penyetaraan ijazah ke revisi UU Sisdiknas setelah polemik suket Gibran menyoroti perbedaan penafsiran dan kebutuhan payung hukum yang mengikat.
Komisi X DPR berencana memasukkan aturan penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mengatakan langkah itu disiapkan setelah polemik surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi bahan evaluasi.
Menurut Lalu, aturan yang lebih tegas diperlukan agar proses penyetaraan pendidikan memiliki payung hukum yang kuat dan tidak memunculkan perbedaan tafsir. Ia menyampaikan rencana tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11).
“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu.
Penyetaraan ijazah perlu acuan yang mengikat
Lalu menilai polemik suket Gibran menjadi peringatan bagi para pemangku kepentingan, termasuk DPR. Ia mengatakan persoalan muncul karena surat keterangan tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh sejumlah pihak.
“Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda,” ujarnya. Menurut dia, ketentuan yang jelas akan membantu memastikan proses pengakuan pendidikan berjalan berdasarkan dasar hukum yang sama.
Keberadaan aturan penyetaraan juga dinilai penting karena ada warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Dalam situasi tersebut, pengakuan atas pendidikan yang ditempuh perlu memiliki landasan yang dapat dijadikan rujukan.
Lalu berharap ketentuan baru nantinya bersifat mengikat dan mampu mengurangi ruang perbedaan penafsiran. Ia menginginkan regulasi tersebut tidak menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan pengakuan atas pendidikan luar negeri, sekaligus mencegah persoalan serupa kembali menjadi perdebatan.
Meski demikian, Lalu belum memaparkan rincian rumusan yang akan dimasukkan dalam revisi UU Sisdiknas maupun tahapan pembahasannya. Pernyataannya sejauh ini menegaskan rencana Komisi X untuk mengatur penyetaraan pendidikan melalui undang-undang, bukan bahwa perubahan tersebut sudah disahkan.
Suket penyetaraan ijazah Gibran telah dicabut
Rencana pembenahan aturan itu disampaikan setelah pemerintah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan penerbitan surat keputusan pencabutan dokumen tersebut.
Surat keputusan itu ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November. Dokumen tersebut mencabut surat keterangan yang sebelumnya diterbitkan melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Kemendikdasmen juga memerintahkan agar SK yang dicabut ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Dalam keterangan kementerian, dokumen tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pencabutan suket itu merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Ia mengatakan putusan MA telah membatalkan surat keterangan tersebut dan bersifat final.
“Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril.
Revisi masih menjadi rencana legislasi
Pencabutan dokumen dan rencana revisi undang-undang merupakan dua langkah yang berbeda. Pencabutan menindaklanjuti keputusan terkait suket Gibran, sedangkan revisi UU Sisdiknas diarahkan untuk menyediakan acuan yang lebih kuat bagi proses penyetaraan pendidikan ke depan.
Komisi X berharap persoalan ini mendorong lahirnya ketentuan yang mengurangi ketidakjelasan dalam pengakuan pendidikan. Namun, bentuk aturan, mekanisme penyetaraan, dan waktu pembahasannya masih menunggu proses legislasi. Rencana tersebut perlu dilihat sebagai agenda yang akan dibahas, bukan sebagai aturan baru yang telah berlaku.
Dengan semakin banyaknya warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, kejelasan dasar pengakuan menjadi kebutuhan praktis sekaligus hukum. Pembahasan revisi UU Sisdiknas akan menjadi kesempatan bagi DPR dan pemerintah untuk merumuskan acuan yang dapat dipahami secara seragam oleh pihak-pihak terkait.
