Pemerintah Siapkan Gudang Minyak Impor di Sumatera
Pemerintah menyiapkan crude storage di sejumlah wilayah Sumatera dengan target kapasitas persediaan minyak impor hingga 60 hari. Lokasi akan ditinjau mulai akhir tahun ini dengan mempertimbangkan keselamatan dan risiko bencana.
Pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude storage di sejumlah wilayah Sumatera. Fasilitas itu disiapkan untuk menampung minyak hasil impor, dengan target kapasitas yang dapat menopang persediaan hingga 60 hari.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memperkuat kapasitas penyimpanan sekaligus memberi ruang lebih leluasa dalam mengelola pasokan.
“Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatera untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” kata Bahlil, dikutip dari keterangan Kementerian ESDM, Rabu (4/11).
Lokasi crude storage masih akan ditinjau
Pemerintah belum menetapkan lokasi persis fasilitas penyimpanan tersebut. Bahlil mengatakan studi kelayakan pembangunan telah rampung, sedangkan peninjauan lokasi direncanakan mulai akhir tahun ini.
Penilaian akan mencakup aspek teknis dan keselamatan, termasuk potensi risiko bencana. Pemerintah ingin memastikan lokasi yang dipilih tidak menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan masyarakat maupun operasional fasilitas.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” ujar Bahlil.
Dengan demikian, tahapan berikutnya bukan sekadar menentukan titik pembangunan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kondisi lokasi dan mitigasi risiko sebelum fasilitas dibangun. Bahlil menegaskan kehati-hatian diperlukan karena infrastruktur tersebut akan menyimpan minyak mentah dalam jumlah besar.
Rencana penyimpanan di beberapa wilayah Sumatera diarahkan untuk menyediakan kapasitas yang lebih memadai ketika Indonesia mengimpor minyak mentah. Target 60 hari merupakan sasaran yang disebut pemerintah untuk persediaan minyak, bukan keterangan bahwa kapasitas itu sudah tersedia saat ini.
Penyimpanan minyak masuk agenda ketahanan energi
Pembangunan crude storage menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan pasokan energi. Ketersediaan tempat penyimpanan dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk mengatur minyak impor, sementara fasilitasnya disiapkan dengan mempertimbangkan faktor teknis dan keamanan.
Rencana ini berjalan beriringan dengan agenda diversifikasi energi. Dalam rapat bersama Presiden Prabowo, kesiapan penerapan bioetanol E20 turut menjadi perhatian. Bahlil mengatakan pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, dari E20 hingga E50.
Pelaksanaannya membutuhkan kerja lintas kementerian, terutama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyiapkan bahan baku dari sektor hulu. Bahlil menyebut kedua kementerian akan bekerja sama dalam pengembangan rencana itu.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” kata Bahlil.
Bioetanol dan biodiesel melengkapi rencana
Di luar pengembangan bioetanol, pemerintah memastikan program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
Ketiga agenda—fasilitas penyimpanan minyak mentah, pengembangan bioetanol, dan program biodiesel—menunjukkan beberapa jalur yang ditempuh pemerintah dalam kebijakan energi. Namun, masing-masing memiliki tahapan tersendiri: peninjauan lokasi untuk fasilitas penyimpanan, kesiapan bahan baku bagi bioetanol, serta keberlanjutan pelaksanaan mandatori B50.
Untuk proyek di Sumatera, langkah terdekat yang disampaikan pemerintah adalah memulai pemeriksaan lokasi pada akhir tahun ini. Hasil peninjauan akan menjadi bagian penting dalam memastikan rencana penyimpanan minyak impor dapat berjalan dengan memperhatikan keselamatan. Kepastian lokasi dan kesiapan teknis akan menentukan perkembangan tahap berikutnya.
