Pramono Dukung Penguatan Pengamanan TNI di Jakarta
Pramono Anung mendukung pengerahan 20.980 personel TNI AL untuk memperkuat pengamanan Jakarta, tetapi enggan menanggapi isu yang disebut melatarbelakanginya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah daerah mendukung pengerahan 20.980 personel TNI Angkatan Laut (AL) untuk memperkuat pengamanan di Ibu Kota. Namun, ia memilih tidak mencampuri dinamika atau isu yang disebut melatarbelakangi penebalan pasukan tersebut.
Pramono menyampaikan tanggapannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026). Menurut dia, urusan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara Pemprov DKI siap memberikan dukungan terhadap langkah pengamanan.
“Urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Pramono.
Ia menilai perhatian terhadap keamanan Jakarta dapat dipahami karena kota ini memiliki posisi strategis sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian nasional. Pramono pun menyampaikan terima kasih atas upaya penguatan pengamanan di wilayah tersebut.
Pramono tak ingin masuk ke isu di balik pengerahan pasukan
Meski menyatakan dukungan, Pramono menegaskan tidak ingin masuk ke wilayah yang berkaitan dengan perkembangan isu terkini. Ia tidak memberikan penilaian mengenai alasan khusus di balik pengerahan personel TNI AL ke Jakarta.
“Secara prinsip, sebagai gubernur saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini,” ujarnya.
Pernyataan itu sejalan dengan sikapnya bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan berada di luar kewenangan pemerintah provinsi. Pemprov DKI, kata dia, mendukung langkah pengamanan yang dilakukan pemerintah pusat.
Informasi mengenai pengerahan personel tersebut menyebut TNI AL menyiapkan total 20.980 prajurit. Rencana itu berpedoman pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Ribuan personel digeser secara bertahap
Rencana pengerahan dibagi menjadi empat tahapan dan melibatkan sejumlah unsur TNI AL. Di antaranya Korps Marinir, Koarmada I dan II, Kodaeral, serta Kolinlamil.
Sebanyak 7.840 prajurit disebut akan digeser bertahap pada tahap pertama hingga ketiga. Pergerakan dilakukan menggunakan kapal perang Republik Indonesia (KRI) dari Surabaya maupun melalui konvoi angkutan darat.
Sementara itu, 13.140 personel dari kesatuan wilayah Jakarta disiagakan di pangkalan masing-masing sambil menunggu instruksi pergerakan selanjutnya. Rincian tersebut menjelaskan pembagian pasukan dalam rencana kesiapsiagaan, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan apakah seluruh personel akan bergerak ke lokasi yang sama.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Muhammad Nas menyebut pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan. Ia mengatakan TNI dituntut siap melindungi masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan yang berlaku.
Nas tidak merinci jumlah personel yang dikerahkan maupun menjelaskan secara detail maksud pengerahan tersebut. Saat ditanya mengenai kemungkinan langkah itu berkaitan dengan rencana demonstrasi, ia tidak memberikan tanggapan.
Pengamanan Jakarta di tengah sorotan isu
Pengerahan personel TNI AL menjadi perhatian di tengah beredarnya sejumlah isu yang dikaitkan dengan situasi keamanan nasional, termasuk dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, TNI menyatakan pengerahan pasukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan dan tidak perlu dikaitkan dengan berbagai isu yang sedang menjadi sorotan.
Dengan tidak memberikan keterangan lebih jauh mengenai dinamika tersebut, Pramono membatasi responsnya pada dukungan pemerintah daerah terhadap pengamanan. Sikap itu juga menegaskan pemisahan peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam urusan pertahanan.
Posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi membuat pengamanan kota menjadi perhatian penting. Adapun pelaksanaan rencana pengerahan serta perkembangan situasi berikutnya berada dalam kewenangan pihak-pihak yang menangani urusan keamanan dan pertahanan.
