Penyadapan Prabowo Terbongkar Setelah Grup WA Dibubarkan

Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang terungkap setelah grup WhatsApp dibubarkan dan data dihapus.

penyadapan-prabowo-terbongkar-grup-wa-dibubarkan

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain mulai terungkap setelah muncul perintah membubarkan grup WhatsApp yang dipakai untuk berkoordinasi. Instruksi penghapusan data hasil penyadapan dari sistem internal turut memicu kecurigaan dan berujung pada laporan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi perkara itu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kasus tersebut diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Perintah lisan diduga menjadi awal penyadapan

Menurut Suyudi, ketika menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring, Ahrie Sonta Nasution diduga memerintahkan penyadapan secara lisan. Perintah itu disebut tidak disertai surat permohonan resmi dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

“Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR.

Dugaan praktik tersebut, kata Suyudi, melibatkan empat perwira tinggi: Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Dalam paparan sementara kepolisian, arahan diduga berasal dari Listyo, diteruskan melalui Slamet, kemudian bermuara kepada Eko dan Ahrie. Seluruhnya masih merupakan dugaan yang menjadi bagian dari proses penyidikan.

Instruksi penyadapan disebut tidak melalui mekanisme resmi berupa laporan polisi dan surat permohonan dari penyidik. Sebaliknya, perintah diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana komunikasi.

Grup WhatsApp dan data elektronik dihapus

Titik balik perkara terjadi pada Oktober 2026. Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan. Pada saat yang sama, ia juga disebut meminta penghapusan data hasil penyadapan dari Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink PLX.

Perintah itu justru menimbulkan kecurigaan di lingkungan internal. Pihak yang kemudian menjadi pelapor menduga ada upaya menghilangkan jejak aktivitas tersebut. Pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.

Penanganan laporan diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dugaan tindak pidana yang ditelusuri meliputi penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Lokasi kejadian yang dipetakan penyidik berada di wilayah Jakarta Selatan.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor,” ujar Suyudi saat menjelaskan alasan laporan itu dibuat.

Lima tahap modus yang didalami penyidik

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, polisi memetakan lima tahapan dalam dugaan modus operandi, yakni pemberian perintah, pemasukan data target atau provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, dan penghapusan data. Rangkaian tersebut diduga melibatkan sejumlah unit serta berlangsung secara berjenjang.

Tim Technical Supporting Unit (TSU) disebut menindaklanjuti perintah dengan memasukkan nomor target ke LIMS. Menurut paparan Suyudi, proses itu diduga berlangsung tanpa verifikasi dan filterisasi. Penyadapan kemudian dilakukan menggunakan PenLink PLX untuk merekam, mendengarkan, dan mentranskripsikan komunikasi.

Hasilnya diduga dilaporkan secara berjenjang, dari Slamet hingga sampai kepada Listyo sebagai pengguna akhir. Suyudi juga menyoroti adanya “jalur internal atensi” atau Jalur B yang disebut berjalan tanpa surat perintah penyidikan maupun penetapan pengadilan.

Jalur tersebut, menurut Suyudi, menggunakan sarana teknis yang sama dengan penyadapan resmi. Karena itu, aktivitas yang diduga dilakukan melalui jalur atensi berpotensi tersamarkan di antara kegiatan yang memiliki dasar hukum.

Prosedur hukum menjadi fokus pembuktian

Suyudi menyatakan penyadapan seharusnya dilakukan berdasarkan permintaan tertulis penyidik untuk kepentingan hukum yang sah. Pemusnahan data pun harus disertai berita acara resmi. Ketentuan tersebut, menurut dia, berbeda dengan dugaan penyimpangan yang kini sedang diperiksa.

Perkara ini mencakup dugaan perintah tanpa permohonan penyidik, pemasukan target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik. Suyudi menegaskan seluruh dugaan itu masih menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan, bukan kesimpulan akhir mengenai kesalahan para pihak.

Pengusutan selanjutnya akan bergantung pada bukti dan keterangan yang dihimpun penyidik. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan, agar kewenangan teknis yang semestinya mendukung penegakan hukum tidak berjalan di luar batas prosedur.

Wartarakyat